Suara.com - Pakar industri kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Daniel M Rosyid mengatakan fasilitas vital pelabuhan hingga saat ini masih diabaikan oleh sejumlah pihak terkait.
"Sejumlah pihak terkait seperti pemerintah maupun stakeholder masih mengabaikan fasilitas vital yang saat ini eksis di pelabuhan, salah satunya adalah galangan kapal," kata Daniel ketika dihubungi di Surabaya, Jumat (25/12/2015).
Ia mencontohkan Pelindo III Cabang Tanjung Emas yang masih belum memperhatikan fungsi galangan kapal yang berada di sekitar area pelabuhan, dengan melakukan keputusan secara sepihak pembatasan sewa lahan hanya dalam waktu dua tahun.
"Saya mencontohkan Pelindo III Cabang Tanjung Emas yang memutuskan secara sepihak atas pembatasan sewa lahan dalam waktu dua tahun, meskipun industri galangan kapal tidak terkait langsung dengan pelabuhan, namun seharusnya hal-hal semacam itu perlu diperhatikan," ujarnya.
Menurut dia, eksistensi galangan kapal yang sudah ada perlu mendapatkan perhatian serius karena galangan kapal memerlukan akses ke industri komponen.
"Integrasinya dengan pelabuhan bukan keharusan atau syarat. Galangan lebih baik berada dalam sebuah kawasan industri dan terpenting adalah akses ke 'waterfront' yang memadai dan ke industri pendukung," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan perlu menyediakan alternatif lahan untuk galangan kapal, demi kelangsungan industri galangan kapal.
"Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, Otoritas Pelabuhan bersama pemerintah perlu segera menyiapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir serta rencana zonasinya agar tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan pesisir," jelasnya.
Pemerintah lanjutnya perlu meninjau dan memperhatikan secara detail kepentingan antar stakeholder maritim, baik itu Pelindo, maupun pengusaha galangan kapal sehingga diharapkan menemukan solusi.
(Antara)
Berita Terkait
-
Layani 301 Ribu Penumpang, ASDP Perbesar Pelabuhan Tanjung Uban
-
Usut Suap Bea Cukai, KPK Bedah Misteri Kontainer yang Mengendap 30 Hari di Tanjung Emas
-
Ribuan Kendaraan Barang Terjebak Antrean Panjang di Pelabuhan Ketapang
-
Biaya Logistik RI Membengkak, Kapal Antre Berhari-hari di Pelabuhan
-
Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN