Suara.com - Rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta memutuskan pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Presiden setuju kita bentuk Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung Presiden dengan pengarah beberapa menteri dan anggota Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga ditunjuk sebagai sekretaris komite itu menyebutkan perkembangan ekonomi syariah saat ini masih jauh dari potensi yang ada.
"Kita masih tertinggal jauh dibanding Malaysia, tadi dalam ratas dibahas bagaimana pemerintah harus berperan mendorong pertumbuhan lebih besar dengan berkoordinasi bersama BI dan OJK," ujar Sofyan.
Ia menyebutkan komite itu ditargetkan segera berfungsi dan sudah ditugaskan Setkab untuk menyiapkan Keppres-nya.
Ia menyebutkan komite itu antara lain bertugas melakukan harmonisasi peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
"Kalau perbankan, pasar modal, asuransi sudah ada OJK, tapi masalah zakat, inovasi produk, pemanfaatan dana sosial keagamaan maka komite ini didorong berperan," paparnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan aset perbankan syariah saat ini baru 4,5 persen dari total aset perbankan nasional.
"Ini di bawah Malasyia yang sudah di atas 20 persen . Kita harus segera keluar dari perangkap 4,5 persen ini," ucapnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyambut baik pembentukan komite itu. "Kami sambut baik konsistensi pelaksanaan reformasi struktural antara lain pendalaman pasar keuangan," katanya.
Ia menyebutkan berbagai pihak akan saling melengkapi di bawah koordinasi Presiden sehingga pendalaman pasar keuangan syariah dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami sambut baik komite ini karena sejalan dengan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah," imbuh Agus Martowardojo.
(Antara)
Berita Terkait
-
Terungkap Penyebab Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia untuk Perbankan Syariah!
-
Kuliah Perbankan Syariah, Ini Peluang Karier yang Dibutuhkan Industri Keuangan
-
Geser Erick Thohir, Rosan Roeslani Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah
-
Garap Hilirisasi Susu Nasional, Perkebunan Kandangan Gandeng Bappenas Siapkan Model Terpadu
-
Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Anjlok ke Rp32 Triliun
-
Tak Ambil Pusing Soal Outlook Peringkat Moody's, Airlangga: Indonesia Tetap Investment Grade
-
Rupiah Amblas Imbas Moody's Kasih Rating Negatif ke Indonesia
-
Emas Antam Hari Ini Harganya Lebih Murah, Dipatok Rp 2,85 Juta/Gram
-
IHSG Langsung Ambruk di Bawah 8.000 Setelah Moody's Turunkan Outlook Rating
-
BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026
-
Smelter Nikel MMP Matangkan Sistem Jelang Operasi Penuh
-
Dorong Wisatawan Lokal, Desa Wisata Tebara Raup Rp1,4 Miliar
-
OJK Restrukturisasi Kredit 237 Ribu Korban Bencana Sumatera
-
Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat