Suara.com - Rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta memutuskan pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Presiden setuju kita bentuk Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung Presiden dengan pengarah beberapa menteri dan anggota Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga ditunjuk sebagai sekretaris komite itu menyebutkan perkembangan ekonomi syariah saat ini masih jauh dari potensi yang ada.
"Kita masih tertinggal jauh dibanding Malaysia, tadi dalam ratas dibahas bagaimana pemerintah harus berperan mendorong pertumbuhan lebih besar dengan berkoordinasi bersama BI dan OJK," ujar Sofyan.
Ia menyebutkan komite itu ditargetkan segera berfungsi dan sudah ditugaskan Setkab untuk menyiapkan Keppres-nya.
Ia menyebutkan komite itu antara lain bertugas melakukan harmonisasi peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
"Kalau perbankan, pasar modal, asuransi sudah ada OJK, tapi masalah zakat, inovasi produk, pemanfaatan dana sosial keagamaan maka komite ini didorong berperan," paparnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan aset perbankan syariah saat ini baru 4,5 persen dari total aset perbankan nasional.
"Ini di bawah Malasyia yang sudah di atas 20 persen . Kita harus segera keluar dari perangkap 4,5 persen ini," ucapnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyambut baik pembentukan komite itu. "Kami sambut baik konsistensi pelaksanaan reformasi struktural antara lain pendalaman pasar keuangan," katanya.
Ia menyebutkan berbagai pihak akan saling melengkapi di bawah koordinasi Presiden sehingga pendalaman pasar keuangan syariah dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami sambut baik komite ini karena sejalan dengan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah," imbuh Agus Martowardojo.
(Antara)
Berita Terkait
-
Kuasai 60 Persen Populasi, Gen Z dan Milenial Jadi 'Kunci' Masa Depan Asuransi Syariah
-
Indonesia Emas 2045 Butuh Koperasi Modern dan Generasi Produktif
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Garap Potensi Ekonomi Ramadan dengan Memperluas Akses Ekonomi Syariah
-
Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat