Suara.com - Rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta memutuskan pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Presiden setuju kita bentuk Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung Presiden dengan pengarah beberapa menteri dan anggota Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga ditunjuk sebagai sekretaris komite itu menyebutkan perkembangan ekonomi syariah saat ini masih jauh dari potensi yang ada.
"Kita masih tertinggal jauh dibanding Malaysia, tadi dalam ratas dibahas bagaimana pemerintah harus berperan mendorong pertumbuhan lebih besar dengan berkoordinasi bersama BI dan OJK," ujar Sofyan.
Ia menyebutkan komite itu ditargetkan segera berfungsi dan sudah ditugaskan Setkab untuk menyiapkan Keppres-nya.
Ia menyebutkan komite itu antara lain bertugas melakukan harmonisasi peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
"Kalau perbankan, pasar modal, asuransi sudah ada OJK, tapi masalah zakat, inovasi produk, pemanfaatan dana sosial keagamaan maka komite ini didorong berperan," paparnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan aset perbankan syariah saat ini baru 4,5 persen dari total aset perbankan nasional.
"Ini di bawah Malasyia yang sudah di atas 20 persen . Kita harus segera keluar dari perangkap 4,5 persen ini," ucapnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyambut baik pembentukan komite itu. "Kami sambut baik konsistensi pelaksanaan reformasi struktural antara lain pendalaman pasar keuangan," katanya.
Ia menyebutkan berbagai pihak akan saling melengkapi di bawah koordinasi Presiden sehingga pendalaman pasar keuangan syariah dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami sambut baik komite ini karena sejalan dengan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah," imbuh Agus Martowardojo.
(Antara)
Berita Terkait
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
OJK: Generasi Muda Bisa Bantu Tingkatkan Literasi Keuangan
-
Bappenas Soroti Urbanisasi Indonesia: Kota Tumbuh Tak Terkendali, Produktivitas Rendah
-
Genjot Ekonomi Inklusif, BPD Bisa Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
-
Menteri Airlangga Dorong Pesantren Menabung Emas di Bullion Bank
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
USS Jakarta 2025 x BRI: Nikmati Belanja Fashion, Sneakers dan Gaya Hidup Urban dengan Promo BRI
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Dapat Tax Holiday, Bahlil Pastikan PT Lotte Chemical Indonesia Perluas Pabrik di Cilegon
-
Menteri UMKM Tuding Bea Cukai sebagai Biang Kerok Lolosnya Pakaian Bekas Impor
-
Menperin Agus Sumringah: Proyek Raksasa Lotte Rp65 Triliun Bakal Selamatkan Keuangan Negara!
-
Cara Daftar Akun SIAPkerja di Kemnaker untuk Ikut Program Magang Bergaji
-
Presiden Prabowo Guyur KAI Rp5 T, Menperin Agus: Angin Segar Industri Nasional!
-
Selain Pabrik Raksasa Lotte, Prabowo Pacu 18 Proyek Hilirisasi Lain: Apa Saja Targetnya?
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
Harga Pupuk Subsidi Turun, Menko Pangan Apresiasi Pupuk Indonesia