Suara.com - Rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta memutuskan pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Presiden setuju kita bentuk Komite Pengembangan Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung Presiden dengan pengarah beberapa menteri dan anggota Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga ditunjuk sebagai sekretaris komite itu menyebutkan perkembangan ekonomi syariah saat ini masih jauh dari potensi yang ada.
"Kita masih tertinggal jauh dibanding Malaysia, tadi dalam ratas dibahas bagaimana pemerintah harus berperan mendorong pertumbuhan lebih besar dengan berkoordinasi bersama BI dan OJK," ujar Sofyan.
Ia menyebutkan komite itu ditargetkan segera berfungsi dan sudah ditugaskan Setkab untuk menyiapkan Keppres-nya.
Ia menyebutkan komite itu antara lain bertugas melakukan harmonisasi peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
"Kalau perbankan, pasar modal, asuransi sudah ada OJK, tapi masalah zakat, inovasi produk, pemanfaatan dana sosial keagamaan maka komite ini didorong berperan," paparnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan aset perbankan syariah saat ini baru 4,5 persen dari total aset perbankan nasional.
"Ini di bawah Malasyia yang sudah di atas 20 persen . Kita harus segera keluar dari perangkap 4,5 persen ini," ucapnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyambut baik pembentukan komite itu. "Kami sambut baik konsistensi pelaksanaan reformasi struktural antara lain pendalaman pasar keuangan," katanya.
Ia menyebutkan berbagai pihak akan saling melengkapi di bawah koordinasi Presiden sehingga pendalaman pasar keuangan syariah dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami sambut baik komite ini karena sejalan dengan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah," imbuh Agus Martowardojo.
(Antara)
Berita Terkait
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!
-
OJK Sebut Ada Bank Syariah yang Buka di Tahun 2026, Ini Bocorannya
-
Gontor dan Jago Syariah Kolaborasi Edukasi Finansial untuk Santri
-
RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
IPO RANS, Perusahaan Akui Risiko Besar di Balik Ketergantungan pada Raffi AhmadNagita Slavina
-
Haris Rusly Moti: Ada Kaum Oligarki Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux
-
Profil Rans Entertaimen Indonesia, Perusahaan Raffi Ahmad yang Mau IPO
-
Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
-
RANS Mau IPO, Raffi Ahmad dan Gigi Bidik Dana Segar Rp429,25 Miliar
-
PLN Kekurangan Batu Bara 20 Juta Ton, Bahlil Turun Tangan Bentuk Tim Pengawas Khusus
-
Harga Cabai Mulai Mendingin, Kenaikan Beras dan Minyak Goreng Masih Membebani Konsumen
-
Rupiah Tertekan, Dolar AS Terus Naik ke Level Rp17.855
-
Cuan untuk Investor, Buyback Emas Antam Naik Lebih Tinggi dari Harga Jual
-
Tak Hanya Belanja, Pengunjung PRJ Kini Berburu Investasi Emas