Suara.com - Koordinator Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meyakini konektivitas Papua bisa tercapai, tetapi target Presiden Joko Widodo yang menetapkan seluruh kabupaten/kota akan dapat dilalui jalur darat pada 2018 kurang realistis.
"Mungkin konektivitas Papua terlalu cepat kalau ditargetkan bisa tercapai 2018. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut," kata Adriana Elisabeth dihubungi di Jakarta, Minggu (10/1/2016).
Adriana mengatakan prasyarat yang diperlukan adalah dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia. Bila seluruh prasyarat tersebut bisa dipersiapkan, maka konektivitas di Papua bisa dicapai.
"Belanda saja dengan dukungan teknologi yang masih tertinggal dibandingkan sekarang, dulu bisa membangun Jayapura sampai seperti itu. Bila melihat sejarah itu, saya yakin pembangunan infrastruktur untuk konektivitas di Papua bisa dilakukan," tuturnya.
Selain prasyarat yang sudah disebutkan, Adriana mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua juga perlu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bisa diterima dengan baik.
Menurut Adriana, selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih banyak di Indonesia bagian barat. Bila pemerintah ingin serius membangun Indonesia bagian timur, termasuk Papua, maka target 2018 terlalu cepat.
"Saya kira konektivitas Papua baru bisa dicapai dalam waktu lima tahun dengan dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup. Sumber daya manusia Papua juga perlu dipersiapkan untuk menerima pembangunan," katanya.
Adriana menilai pemerintah selama ini juga seringkali hanya melakukan pembangunan fisik tanpa mempersiapkan masyarakat untuk menerima pembangunan dan hasilnya.
Ketika kemudian masyarakat setempat melakukan penolakan atas pembangunan yang direncanakan pemerintah, mereka kemudian dituding sebagai pihak yang antipemerintah.
"Program banyak, tetapi cara menyampaikannya tidak tepat. Menjadi tugas kepala daerah untuk mengomunikasikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menargetkan konektivitas Papua harus sudah terwujud tahun 2018. Agar terwujud, jalan Trans Papua yang menghubungi beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp. 36,4 Triliun. Panjang jalan Trans Papua diperkirakan sepanjang 4.325 kilometer, sementara yang baru dikerjakan mencapai 658 kilometer.
(Antara)
Berita Terkait
-
Tim Jibom Polda Papua Musnahkan 2 Granat Nanas Peninggalan Perang Dunia II
-
Membaca Papua Lewat Memoria Passionis: Catatan Luka dari Timur Nusantara
-
Resmi! Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru Jabat Kapolda Papua Barat, Ini Sosoknya
-
Dari Fort Du Bus hingga Trikora: Membaca Papua dari Arsip Kolonial
-
Kemendagri Beri Insentif Rp3 Miliar untuk Pemda Berprestasi di Papua
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam