Suara.com - Per tanggal Kamis, 14 Januari 2016 kemarin, PT Freeport Indonesia secara resmi telah menawarkan sahamnya kepada pemerintah sebesar 10,64 persen. Harga yang diajukan Freeport untuk sahamnya sebesar 1,7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 23 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku siap jika BUMN ditugaskan dan diizinkan untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia tersebut. Bahkan ia mengaku bahwa pemerintah melalui BUMN sudah menyiapkan dana untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia tersebut.
“Kalau dana ada, tapi saya belum bisa menjawab, karena kita belum ada formal apa pun. Kami tekankan bahwa kami dari BUMN tertarik, bila memang itu ditawarkan kita mau ambil. Tapi itu belum ada (tawaran)," kata Rini saat ditemui di kantor Garuda Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016).
Ia juga mengaku, sebelum mengambil alih saham Freeport tersebut pihaknya terlebih dahulu akan menganalisa soal cadangan tambang yang realistis dengan harga yang ditawarkan oleh Freeport.
“Jadi saya belum bisa komen lebih lanjut. Karena kami harus menganalisa dulu kan. Ya analisanya dari harga tembaga itu sendiri, dari cadangan yang ada di sana. Dan kalau dilihat di sana, kan harga copper sedang turun ya," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, sejak Rabu (13/1/2016) kemarin, PT Freeport Indonesia melalui surat resmi telah menawarkan sahamnya kepada pemerintah sebesar 10,64 persen. Harga yang diajukan Freeport untuk sahamnya sebesar 1,7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 23 triliun.
Penawaran saham ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30 persen saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah Nomer Tahun 2014.
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019, saat ini sebanyak 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64 persen saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10 persen saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Berita Terkait
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya