Ini Resep untuk Minimalkan PHK Versi Wapres Jusuf Kalla

Suara.com - Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air supaya perusahaan-perusahaan meminimalkan pemberhentian tenaga kerja (PHK).

"Kami mengusahakan ekonomi tetap berjalan sehingga PHK itu berkurang, kalau perlu justru dibutuhkan tenaga kerja baru. Ekonomi digerakkan ke atas lebih baik lagi dan pertumbuhan juga lebih tinggi lagi," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Terkait rencana penutupan dua perusahaan elektronik asal Jepang, yang mempekerjakan ribuan pekerja Indonesia, Wapres mengaku belum mendapat laporan.

"Saya tidak tahu di bagian mananya, tapi kan itu Gobel di sini jadi Panasonic nasional saya pikir masih oke saja. Mungkin ada bagian tertentu yang bersaing, kan produksinya macam-macam, tidak semua tutup," katanya.

Sejumlah perusahaan elektronik asal Jepang dan Korea dikabarkan menutup kantor pabrik perwakilannya di Indonesia.

Hal itu menyebabkan ribuan buruh pabrik di Tanah Air terancam diputus hubungan kerja dan menganggur.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK itu antara lain 1.700 orang dari PT Panasonic, 970 orang dari PT Toshiba, 1.000 orang Panasonic Lighting Cikarang-Bekasi, 1.200 orang dari PT Samoin dan 500 orang dari PT Starlink.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri akan memanggil beberapa perusahaan dan melakukan verifikasi terkait rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Ini lagi diperiksa semua, perusahaan yang terkait akan dipanggil dan yang di daerah juga dikonfirmasi," kata Hanif.

Dia belum bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai PHK yang menurut rencana akan dilakukan perusahaan energi Chevron, perusahaan elektronik Panasonic dan Toshiba maupun perusahaan otomotif Ford.

Namun, ia memastikan, apapun alasan dari PHK tersebut, pemerintah akan melakukan upaya agar hak para karyawan yang dirugikan bisa terpenuhi dan solusi terbaik bisa ditemukan bagi yang terkena dampak.

"Kita pastikan dulu rencana PHK mereka seperti apa, dan hak-hak pekerjanya bagaimana. Terus kita cari solusi, kalau memang PHK itu sudah terjadi," katanya. (Antara)