Suara.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady mengatakan salah satu penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan adalah perlambatan ekonomi global.
"Ini dinamika bisnis karena 'demand' terhadap ekspor menurun di semua negara, tidak hanya Indonesia. Faktor eksternal ini memberikan risiko," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Edy mengatakan untuk mengantisipasi agar perusahaan yang bernaung di Indonesia tidak melakukan PHK, pemerintah telah melakukan antisipasi dan upaya agar sektor industri tetap bisa menyerap tenaga kerja dalam situasi yang sulit.
Beberapa kompensasi tersebut adalah membuat kebijakan agar sektor UMKM makin maju, mengembangkan pusat logistik berikat untuk mendorong daya saing industri dan melahirkan kawasan ekonomi khusus dengan insentif yang menarik.
"Insentif yang dimaksud seperti tax allowance dan tax holiday, yang tidak hanya untuk bisnis konvensional. Selain itu, kompensasi lainnya ada sistem upah yang baru untuk meningkatkan daya saing industri," katanya.
Sementara, untuk meningkatkan kinerja sektor investasi, pemerintah memberikan kemudahan berupa perijinan tiga jam dan melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), untuk memberikan ruang gerak terhadap para investor.
"Ini dilakukan untuk menggerakan kegiatan ekonomi agar tidak hanya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing usaha, namun agar sektor industri bisa bertahan dari perlemahan ekonomi global," kata Edy.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK itu antara lain 1.700 orang dari PT Panasonic, 970 orang dari PT Toshiba, 1.000 orang Panasonic Lighting Cikarang-Bekasi, 1.200 orang dari PT Samoin dan 500 orang dari PT Starlink. (Antara)
Berita Terkait
-
Tarik Ulur Larangan Vape, Industri dan Pekerja Was-was
-
Badai PHK Belum Berlalu, Nike Kembali Pangkas 1.400 Karyawan
-
Ironi Tren Mobil Listrik yang Jadi Ancaman Gelombang PHK Industri Otomotif
-
1 Lowongan Dilamar 12 Orang, Ini Kondisi Nyata Pasar Kerja Indonesia 2026
-
Ada Wacana Larangan Peredaran Vape, Apa Efeknya ke Ekonomi?
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Mengapa Rupiah Terus Anjlok?
-
Trump Ngambek Soal Nuklir, Buntu Negosiasi AS-Iran Bikin Harga Minyak Jadi USD 107
-
OJK: MSCI Akui Keberhasilan Reformasi Pasar Modal Indonesia
-
Mengubah Hutan Bambu Jadi Sumber Kehidupan, Langkah Nyata Green Action 2026
-
OJK Terima Dua Paket Calon Direksi BEI
-
Di Balik Progres Percepatan Sekolah Rakyat: Dedikasi Tinggi dan Komitmen Tanpa Kompromi Para Pekerja
-
Kredit Komersial BRI Melesat 58,4 Persen, Meroket Jadi Rp61,4 Triliun
-
Prabowo Bidik Dedieselisasi, Cerah: Jangan Tanggung, Stop Juga Proyek Gas dan Batu Bara!
-
Gurita Bisnis Ekstraktif di Lingkaran Kabinet Merah Putih, Siapa Saja Pemainnya?
-
Belanja Daerah Lamban, OJK Minta BPD Manfaatkan Dana Pemda