Suara.com - Kesepakatan jual beli uap dan listrik panas bumi antara Pertamina dan PLN menjadi momentum penting untuk mendorong investasi geothermal serta penyelesaian target pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt.
"Penandatanganan perjanjian jual beli tersebut menunjukan kepada kalangan investor domestik maupun internasional adanya kesungguhan pemerintah, terutama PLN selaku off taker dalam pengembangan geothermal," kata Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Abadi Poernomo di Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Menurut dia, pengembangan energi panas bumi memerlukan investasi sangat besar, sehingga diperlukan kepastian regulasi, off taker (pembeli) dan perjanjian jual beli untuk mendapatkan pendanaan.
"Kesepakatan yang ditandatangani itu juga akan memacu Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy untuk terus mengembangkan wilayah kerja panas bumi (WKP) yang dikelolanya," tegas dia.
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy di Bali, Kamis (11/2/2016), menandatangani kesepakatan kontrak baru dan amendemen Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) panas bumi dengan PT Indonesia Power dan PT PLN (Persero).
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma mengatakan kesepakatan jual beli uap panas bumi dan listrik positif untuk masa depan pengembangan panas bumi di Indonesia.
Sebelum tercapai kesepakatan, Pertamina dan PLN melakukan negosiasi yang cukup alot dan lama sehingga hanya menghasilkan kesepakatan sementara (interim agreement). Apalagi beberapa waktu lalu, sempat berkembang isu bahwa PLN akan membatalkan pembelian listrik panas bumi dan menghentikan negosiasi, katanya.
Jika hal itu terjadi, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan pengembangan panas bumi Indonesia karena akan menyebabkan "discourage" terhadap para pengembang baru baik nasional maupun internasional dan iklim investasi pasti akan terganggu, kata dia.
"Dengan penandatangan PJBL kemarin, akan memotivasi para pengembang dan memperbaiki iklim investasi ke depan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi model," ujar Surya Darma.
Irfan Zainuddin, Direktur Utama PGE, mengatakan optimistis pemanfaatan energi geothermal di Indonesia akan semakin bergairah dan berkembang dengan pesat.
PGE juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan sehingga bisa membantu mengurangi emisi karbon secara berkesinambungan.
"Untuk itu PGE mencanangkan target installed capacity di atas 1.000 MW pada 2021 dan diharapkan menjadi 2.700 MW pada 2030," ujar Irfan.
Kesepakatan kontrak baru dan amendemen kontrak mencakup dua Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) yang dioperasikan PGE, yakni PLTP Lahedong dan PLTP Kamojang.
Amendemen PJBU dilakukan untuk suplai uap panas bumi, mencakup PLTP Lahendong Unit 1 hingga Unit 4 yang masing-masing berkapasitas 20 MW. Selain itu juga dilakukan amendemen PJBL panas bumi untuk PLTP Kamojang Unit 4 berkapasitas 60 MW dan Kamojang Unit 5 berkapasitas 35 MW.
Pengembangan listrik panas bumi juga menjadi bagian dari megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Pemerintah Indonesia pada 4 Mei 2015 lalu meluncurkan Program 35.000 MW. Dari program ini, 10.000 MW atau 35 proyek akan dikerjakan oleh PLN dan 25.000 MW atau 74 proyek mengundang pihak swasta.
70 tahun sejak PLN berdiri pada tahun 1945, kapasitas terpasang di Indonesia mencapai sekitar 50.000 MW. Jumlah itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang tumbuh pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 – 6 % per tahun dan angka rasio elektrifikasi Indonesia saat ini 84%, kebutuhan listrik tumbuh sekitar 8 – 9 % per tahun.
Untuk itu setiap tahun dibutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 7.000 Megawatt atau dalam lima tahun ke depan dibutuhkan tambahan 35.000 Mega Watt. PLN bersama Pemerintah Indonesia dan pihak swasta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biaya investasi yang dibutuhkan Indonesia dalam menggarap proyek listrik 35 ribu MW adalah Rp1.127 triliun (Antara)
Berita Terkait
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
Jadwal Proliga 2026 Hari Ini: JPE Tandang Electric, Bandung bjb Hadapi Livin Mandiri
-
Penggunaan SPKLU PLN Naik Hampir 500 Persen Saat Libur Nataru
-
PLN EPI Manfaatkan Limbah Aren dan Kayu Jadi Biomassa
-
Pertamina EP Temukan Sumber Minyak Baru di Sumsel, Segini Potensinya
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen, Rumah Tapak di Kota Penyangga Jadi Primadona
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK