Jokowi Buka Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional

Suara.com - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN)‎ di Istana Negara, Senin (22/2/2016). Acara ini sekaligus peluncuran kemudahan investasi langsung konstruksi di kawasan industri serta peningkatan layanan izin investasi 3 Jam untuk bidang infrastruktur.‎

KP3MN ini ditandai dengan penandatanganan oleh sejumlah Gubernur, Bupati dan Kapolda yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Tadi sudah di tandatangani, semuanya tandatangan dari Menteri, Kejagung, Polri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kapolda. Saya ingin memastikan pelaksanaannya berjalan, tidak hanya tekan-teken (tandatangan kerjasama) saja," kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi menjelaskan‎, dirinya akan mengecek dan mengontrol sampai hal yang secekil-kecilnya agar semuanya berjalan sesuai yang telah diprogramkan.

"Tidak hanya teken-teken saja, tidak mau saya. Kita sudah masuk era kompetisi, era persaingan sejak Januari lalu. Kita tidak bisa main-main lagi. Eranya sudah persaingan antar negara," ujar dia.

Dalam KTT ASEAN, lanjut Jokowi, dirinya bersama kepala negara lain bergandengan untuk bekerjasama. Namun ‎apapun itu, negara-negara ASEAN merupakan kompetitor, pesaing Indonesia.

"Itu harus dipahami, kalau mereka cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau tidak ya ditinggal. Kuncinya di daerah, BKPMD. Pelayanan di situ harus dirombnak total. Kalau dulu di BKPM urus izin bisa enam bulan, bisa ada yang setahun. Kenapa sekarang dalam 3 jam dapat 8 izin, dan itu ternyata kita bisa," terang Jokowi.

"Persoalannya hanya masalah niat dan kemauan, tidak ada yang lain. Saya minta diseluruh daerah sama, jangan sampai ada yang orang (investor) sudah masuk, kemudian meninggalkan gara-gara masalah izin. Memalukan, tidak boleh seperti itu".

Pertemuan ini dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M. Prasetyo. Selain itu juga hadir sejumlah Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Yakni salah satunya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan.