Jokowi: Indonesia di Posisi 109 Peringkat Kemudahan Berusaha

Suara.com - Saat ini kita telah memasuki era kompetisi, persaingan di banyak hal, tidak hanya persaingan di bidang perdagangan, tapi juga persaingan dalam mendapatkan investasi. Tidaklah heran jika banyak negara berlomba memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Untuk itulah, agar dapat menarik investor, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada dua hal, yakni infrastruktur dan Deregulasi termasuk perbaikan peringkat dalam kemudahan berusaha (ease of doing bussiness). Hal ini disampaikan Presiden ketika menyampaikan sambutan pada Peresmian Konsolidasi Perencanaan dan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Di bidang infrastruktur misalnya, perizinan yang baik akan terbuang percuma bila tidak didukung oleh pelabuhan dan jalan yang baik. "Kita berkejar-kejaran. Tahun 2015-2030 adalah masa kritis," ucap Presiden.

Jika perizinan dapat berjalan dengan baik, beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai barulah kita dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik. 

Oleh karenanya sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa mungkin hanya dirinya Presiden di dunia ini yang mengecek langsung kesiapan suatu pelabuhan. "Dwelling time merupakan kunci karena biaya logistik harus rendah," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Untuk peringkat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), Jokowi mengatakan bahwa di antara negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam kemudahan berusaha. Tahun 2016, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sementara Singapura pada posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam 90, dan Filipina posisi 103. Sebelumnya di 2015, Indonesia berada di peringkat 120. 

Tahun ini,  Jokowi menargetkan peringkat Indonesia berada di peringkat 40. "Mana yang masih lelet dan belum bergerak, yang menderita nanti rakyat," ucap Presiden.

Presiden yang berbicara di hadapan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) berharap semua pihak optimis agar peringkat tersebut dapat dicapai. Presiden menyebutkan bahwa beberapa waktu yang lalu banyak yang tidak dapat membayangkan proses perijinan dapat tuntas dalam waktu 3 jam, tapi saat ini dalam 3 jam bisa mendapatkan 8 izin, dan menurut BKPM investasi di luar Jawa naik lebih dua kali lipat. "Hanya masalah niat dan kemauan, saya minta semua daerah semua sama. BKPMD, jangan sampai orang sudah masuk dan minggat karena izin nggak perlu seperti itu, " kata Jokowi.