BUMN Kerap Digerogoti Parpol dan Kekuatan Politik Tertentu

Pemerintah akan membentuk holding atau perusahaan induk yang membawahi sejumlah BUMN dimasing-masing sektor. Hal itu dilakukan untuk menguatkan perusahaan-perusahaan milik negara unggul dan gesit bersaing di pasar global.

 

"Tadi bapak Presiden mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga dikuatkan oleh Kementerian lainnya, yaitu usulan mengenai pembentukan holding BUMN untuk membuat BUMN menjadi lebih sehat, lebih kuat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

 

"Yang jelas menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli ataupun vested dari kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," ungkap dia.

 

"Enam holding itu diantaranya adalah sektor pertambangan, ketahanan energi, perbankan, infrastruktur, dan energi baru terbarukan," jelass dia.

 

Penjelasan Pramono berbeda dengan keterangan Kementerian BUMN sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN akan merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) pada tujuh sektor sebagai bagian dariRoadMap BUMN tahun 2015-2019.  Menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, jumlah BUMN akan berkurang dari saat ini berjumlah 119 perusahaan, menjadi sebanyak 85 perusahaan pada tahun 2019.