Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [Suara.com/Erick Tanjung]
Pemerintah akan membentuk holding atau perusahaan induk yang membawahi sejumlah BUMN dimasing-masing sektor. Hal itu dilakukan untuk menguatkan perusahaan-perusahaan milik negara unggul dan gesit bersaing di pasar global.
"Tadi bapak Presiden mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga dikuatkan oleh Kementerian lainnya, yaitu usulan mengenai pembentukan holding BUMN untuk membuat BUMN menjadi lebih sehat, lebih kuat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Selain itu, pembentukan holding BUMN ini supaya perusahaan milik negara tersebut tidak lagi digerogoti partai politik atau kekuatan politik tertentu. Mengingat selama ini, banyak BUMN menjadi sapi perahan partai politik tertentu dan elit-elit tertentu.
"Yang jelas menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli ataupun vested dari kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pembangunan holding itu harus hati-hati dan terbebas dari kepentingan kekuatan politik tertentu. Artinya BUMN harus steril dari kepentingan partai politik.
"Maka dengan demikian, Presiden memberikan arahan untuk ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektifitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit. Serta tidak terbebani dari hal-hal yang non-profesional," terang Pram.
"Maka dengan demikian, Presiden memberikan arahan untuk ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektifitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit. Serta tidak terbebani dari hal-hal yang non-profesional," terang Pram.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan untuk mengkaji lebih dalam enam holding di berbagai sektor tersebut.
"Enam holding itu diantaranya adalah sektor pertambangan, ketahanan energi, perbankan, infrastruktur, dan energi baru terbarukan," jelass dia.
Penjelasan Pramono berbeda dengan keterangan Kementerian BUMN sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN akan merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) pada tujuh sektor sebagai bagian dariRoadMap BUMN tahun 2015-2019. Menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, jumlah BUMN akan berkurang dari saat ini berjumlah 119 perusahaan, menjadi sebanyak 85 perusahaan pada tahun 2019.
Menurut Aloysius, ke-7 sektor holding tersebut yaitu Holding Logistik dan Perdagangan, Holding Perkebunan, Holding Farmasi, Holding Perkapalan, Holding Konstruksi dan Infrastruktur, Holding Tambang dan Holding Pertahanan Strategis.
Holding Logistik dan Perdagangan meliputi empat BUMN yaitu PT Pos Indonesia, PT Banda Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Holding Perkebunan meliputi PT Kimia Farma, PT IndoFarma dan PT Bio Farma, Holding Perkapalan meliputi PT Pelindo I-Pelindo IV.
Selanjutnya Holding Konstruksi dan Infrastruktur meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya.
Holding Perkebunan meliputi PT Kimia Farma, PT IndoFarma dan PT Bio Farma, Holding Perkapalan meliputi PT Pelindo I-Pelindo IV.
Selanjutnya Holding Konstruksi dan Infrastruktur meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya.
Komentar
Berita Terkait
-
SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah Imbas Rugi Terus
-
Pramono Anung ke Jajaran: Tertibkan Parkir Liar Harus Tegas, Tapi Jangan Berlebihan!
-
Mantan Jenderal Kuasai BUMN Tambang! Antam, Timah dan Bukit Asam Kini Dipimpin Lulusan Akmil
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jembatan Donat Dukuh Atas Rampung 2028, Menhub: Enam Moda Transportasi Jakarta Akan Terintegrasi
-
Dari Pupuk ke Klinik Desa, KDMP Tamanmartani Buktikan Koperasi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Warga
-
Kabar Baik! Stasiun JIS Akan Punya Dua Peron, Akses ke Stadion dan Ancol Makin Lancar
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
Merdeka Gold Resources Ukir Sejarah, Saham EMAS Resmi Melantai di Bursa Hong Kong
-
IHSG Ambles 4,55% Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Susut Rp486 Triliun
-
60% Anak Muda Terkendala Modal Usaha
-
Produk Tembakau Alternatif Ramai Digunakan, Edukasi Jadi Sorotan
-
Konsep Baru Transmigrasi, Mentrans Dorong Apartemen dan Rumah Susun untuk Pendatang
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal