Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [Suara.com/Erick Tanjung]
Pemerintah akan membentuk holding atau perusahaan induk yang membawahi sejumlah BUMN dimasing-masing sektor. Hal itu dilakukan untuk menguatkan perusahaan-perusahaan milik negara unggul dan gesit bersaing di pasar global.
"Tadi bapak Presiden mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga dikuatkan oleh Kementerian lainnya, yaitu usulan mengenai pembentukan holding BUMN untuk membuat BUMN menjadi lebih sehat, lebih kuat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Selain itu, pembentukan holding BUMN ini supaya perusahaan milik negara tersebut tidak lagi digerogoti partai politik atau kekuatan politik tertentu. Mengingat selama ini, banyak BUMN menjadi sapi perahan partai politik tertentu dan elit-elit tertentu.
"Yang jelas menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli ataupun vested dari kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pembangunan holding itu harus hati-hati dan terbebas dari kepentingan kekuatan politik tertentu. Artinya BUMN harus steril dari kepentingan partai politik.
"Maka dengan demikian, Presiden memberikan arahan untuk ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektifitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit. Serta tidak terbebani dari hal-hal yang non-profesional," terang Pram.
"Maka dengan demikian, Presiden memberikan arahan untuk ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektifitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit. Serta tidak terbebani dari hal-hal yang non-profesional," terang Pram.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan untuk mengkaji lebih dalam enam holding di berbagai sektor tersebut.
"Enam holding itu diantaranya adalah sektor pertambangan, ketahanan energi, perbankan, infrastruktur, dan energi baru terbarukan," jelass dia.
Penjelasan Pramono berbeda dengan keterangan Kementerian BUMN sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN akan merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) pada tujuh sektor sebagai bagian dariRoadMap BUMN tahun 2015-2019. Menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, jumlah BUMN akan berkurang dari saat ini berjumlah 119 perusahaan, menjadi sebanyak 85 perusahaan pada tahun 2019.
Menurut Aloysius, ke-7 sektor holding tersebut yaitu Holding Logistik dan Perdagangan, Holding Perkebunan, Holding Farmasi, Holding Perkapalan, Holding Konstruksi dan Infrastruktur, Holding Tambang dan Holding Pertahanan Strategis.
Holding Logistik dan Perdagangan meliputi empat BUMN yaitu PT Pos Indonesia, PT Banda Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Holding Perkebunan meliputi PT Kimia Farma, PT IndoFarma dan PT Bio Farma, Holding Perkapalan meliputi PT Pelindo I-Pelindo IV.
Selanjutnya Holding Konstruksi dan Infrastruktur meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya.
Holding Perkebunan meliputi PT Kimia Farma, PT IndoFarma dan PT Bio Farma, Holding Perkapalan meliputi PT Pelindo I-Pelindo IV.
Selanjutnya Holding Konstruksi dan Infrastruktur meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya.
Komentar
Berita Terkait
-
Danantara Disebut Jadi Mesin Baru Ekonomi Indonesia, Siap Akhiri Era Inefisiensi BUMN
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Dony Oskaria Minta ke Purbaya Bebas Pajak untuk Merger BUMN
-
Isu Persija vs Persib Tergusur Acara GRIB Jaya, Pramono: Saya Tidak Mau Berspekulasi
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta
-
Sebut Beda Karakteristik, IMA Ragukan Skema Migas Diterapkan di Sektor Tambang
-
Dampingi Presiden Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Fokus Bahas Diversifikasi Energi
-
Dukung Ekonomi Rakyat, Pegadaian Hadirkan Solusi Keuangan Inklusif di Timor Leste
-
Harga Pangan Hari Ini Naik? Cabai Rawit Tembus Rp65 Ribu per Kg, Telur Ayam Rp31 Ribu