Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Edhy Prabowo menegaskan pihaknya mendukung semangat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memerangi pencurian ikan dan menjaga kedaulatan perikanan di Indonesia. Namun ia meminta Susi juga memikirkan para nelayan yang terkena dampak dari kebijakan Menteri Susi.
"Misal pelarangan cantrang (pukat harimau) dalam usaha penangkapan ikan, apa solusi dari pemerintah kepada nelayan yang memang selama ini tidak punya alat lain," kata Edhy saat dihubungi oleh Suara.com, Selasa (19/4/2016).
Edhy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI tersebut menegaskan bahwa DPR tentu akan mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi selama positif bagi usaha perikanan Indonesia. Persoalannya, berbagai kebijakan Susi mendapat protes baik dari kalangan nelayan maupun pengusahaa yang bergerak di sektor perikanan. "Ini yang seharusnya pemerintah bisa duduk bersama untuk mencari solusinya. Jangan seperti sekarang, seolah-olah jadi main kuat-kuatan," ujar Edhy.
Berbagai kebijakan Menteri Susi memang mendapat kritik tajam dari banyak pihak. Pemberlakuan kebijakan Kementerian Kelautan antara lain moratorium kapal asing, pelarangan transhipment (bongkar muatan ikan hasil tangkapan di tengah laut , pelarangan penggunaan cantrang dan pengaturan sertifikasi kapal disebut banyak merugikan sejumlah nelayan maupun pengusaha.
Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menegur keras Menteri Susi melalui surat. Menurutnya, selain hasil produksi pengolahan ikan, kegiatan ekspor di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara menurun akibat kebijakan Susi. Kalla menyebutkan, di Ambon produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual bahkan produksi berhenti sama sekali. Akibatnya, terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014. Sementara itu, nilai ekspor provinsi Maluku menurun dari 173,58 juta Dolar Amerika Serikat (AS) pada 2014 menjadi 44,79 juta Dolar AS pada tahun 2015.
Berita Terkait
-
Target 4 Tahun Jadi 1,5 Tahun, DPR Puji Kecepatan Mentan Amran Wujudkan Swasembada Beras!
-
Lebaran Makin Dekat, Daging Sapi 'Ngadat' di Harga Normal: DPR Desak Pasar Murah Secara Masif
-
Komisi IV DPR RI Apresiasi Produksi Bawang Merah Brebes Tembus Pasar Internasional
-
Komisi IV DPR RI Soroti Overkapasitas Kapal di Pelabuhan Muara Angke, KKP Janji Segera Bereskan
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
IHSG Hari Ini: Analis Sarankan Fokus Saham 'Big Banks' dan Konglomerasi, Kenapa?
-
Diversifikasi Aset ke Luar Negeri, Strategi Timeless Amankan Kekayaan?
-
Dasco: DPR Malam Ini Lembur Kerjakan UU P2SK, Akan Difinalisasi Besok
-
Dadan Hindayana Berencana MBG Dibagikan di Arab Saudi Sebelum Dicopot
-
Neraca Perdagangan RI Surplus 72 Bulan Beruntun di April 2026, Tapi Terendah dalam 5 Tahun
-
Impor RI Melonjak 25,21 Miliar USD April 2026, Sektor Migas Naik Tajam 82%
-
Premi Bisnis Baru Asuransi Jiwa Tumbuh 5 Persen
-
Demi Stok Tak Langka, ESDM Bisa Setiap Saat Stop Ekspor Perusahaan Migas
-
Asurasi Inhealth Ubah Identitas, Jamin Tak Kurangi Layanan ke Nasabah
-
Perusahaan Logistik Gali Cuan Bisnis Jastip di Ajang PRJ