Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Edhy Prabowo menegaskan pihaknya mendukung semangat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memerangi pencurian ikan dan menjaga kedaulatan perikanan di Indonesia. Namun ia meminta Susi juga memikirkan para nelayan yang terkena dampak dari kebijakan Menteri Susi.
"Misal pelarangan cantrang (pukat harimau) dalam usaha penangkapan ikan, apa solusi dari pemerintah kepada nelayan yang memang selama ini tidak punya alat lain," kata Edhy saat dihubungi oleh Suara.com, Selasa (19/4/2016).
Edhy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI tersebut menegaskan bahwa DPR tentu akan mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi selama positif bagi usaha perikanan Indonesia. Persoalannya, berbagai kebijakan Susi mendapat protes baik dari kalangan nelayan maupun pengusahaa yang bergerak di sektor perikanan. "Ini yang seharusnya pemerintah bisa duduk bersama untuk mencari solusinya. Jangan seperti sekarang, seolah-olah jadi main kuat-kuatan," ujar Edhy.
Berbagai kebijakan Menteri Susi memang mendapat kritik tajam dari banyak pihak. Pemberlakuan kebijakan Kementerian Kelautan antara lain moratorium kapal asing, pelarangan transhipment (bongkar muatan ikan hasil tangkapan di tengah laut , pelarangan penggunaan cantrang dan pengaturan sertifikasi kapal disebut banyak merugikan sejumlah nelayan maupun pengusaha.
Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menegur keras Menteri Susi melalui surat. Menurutnya, selain hasil produksi pengolahan ikan, kegiatan ekspor di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara menurun akibat kebijakan Susi. Kalla menyebutkan, di Ambon produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual bahkan produksi berhenti sama sekali. Akibatnya, terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014. Sementara itu, nilai ekspor provinsi Maluku menurun dari 173,58 juta Dolar Amerika Serikat (AS) pada 2014 menjadi 44,79 juta Dolar AS pada tahun 2015.
Berita Terkait
-
Komisi IV DPR Bersama Bulog Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Klaten
-
Target 4 Tahun Jadi 1,5 Tahun, DPR Puji Kecepatan Mentan Amran Wujudkan Swasembada Beras!
-
Lebaran Makin Dekat, Daging Sapi 'Ngadat' di Harga Normal: DPR Desak Pasar Murah Secara Masif
-
Komisi IV DPR RI Apresiasi Produksi Bawang Merah Brebes Tembus Pasar Internasional
-
Komisi IV DPR RI Soroti Overkapasitas Kapal di Pelabuhan Muara Angke, KKP Janji Segera Bereskan
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
Bawa Modal Rp800 Juta Demi 1 Kg Sabu, Pengedar Asal Gunung Batu Diringkus Polres Cimahi
-
Kejagung Rotasi Pejabat, Rinaldi Umar Ditunjuk Jadi Direktur Penyidikan Jampidsus
-
Dibatalkan Sepihak Usai Daftar Ulang, Orang Tua Siswa SMAN 1 Cileungsi Lapor Dedi Mulyadi
-
Tak Sekadar Bersih-Bersih, Mandi Kini Jadi Ritual Relaksasi untuk Jaga Kesehatan Mental
-
Babak Pertama Final AFF Women's Cup 2026: Timnas Putri Indonesia Unggul 1-0
-
BRI Dukung BKKBN Salurkan Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di Kepulauan Talaud
-
Diskon Mako Bakery Khusus Nasabah BRI, Makan Enak Bayar Gak Sampai Rp20 Ribu!
-
Jonatan Christie Bersyukur Cepat Beradaptasi, Lolos ke Babak Kedua China Open 2026
-
Promo Terbaru BRI di Marugame Udon, Makan Kenyang Cuma Bayar Rp10 Ribu!
-
Serahkan Dugaan Korupsi MBG ke Penegak Hukum, Kepala BGN Baru Pilih Fokus Kerja