Peneliti Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamudin Daeng mengingatkan langkah pemerintah yang sangat berhasrat untuk membentuk holding BUMN energi dengan menggabungkan dua perusahaan yakni Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam satu holding. Ia melihat ada dua skenario pemerintah yang sama-sama berujung bahaya besar bagi Indonesia.
Pertama, skenario agar penggabungan tersebut tidak akan mengganggu kepemilikan publik dalam holding BUMN tersebut. Artinya nantinya swasta yang sekarang memiliki saham 43 persen di PGN nantinya akan memiliki saham dalam perusahaan holding tersebut.
"Wacana tersebut tentu sangat membahayakan Pertamina yang sampai saat ini sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara. Jika scenario ini dijalankan maka secara otomatis Pertamina diprivatisasi dan terdapat kepemilkan swasta di dalamnya," kata Salamudin dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2016).
Kedua, skenario lainnya adalah Pertamina membeli keseluruhan saham publik yang ada di PGN. Dengan demikian maka secara otomatis PGN akan menjadi anak perusahaan Pertamina. "Rupanya wacana ini menyebabkan saham PGN naik dalam beberapa bulan terakhir. Kelihatannya wacana ini ideal bagi pertamina," ujar Salamudin.
Namun Salamudin mengingatkan, bagaimana dengan kepemilikan publik dan penguasaaan asing atas PGN. Saham PGN telah jatuh dari Rp 5.431 /lembar pada awal tahun 2015 menjadi Rp2.480 /lembar pada Mei 2016, atau merosot lebih dari 54 persen pada periode tersebut. Akibatnya keuntungan bersih PGN turun dari 306 juta Dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2015 dari 591 juta Dolar AS pada tahun 2014 atau sebesar 48 persen.
Sampai 30 September 2015, total aset PGN 6.821 juta dolar AS. Sementara equity PGN sebesar 2.908 juta dolar AS. Selanjutnya Debt to Equity sebesar 0,85 meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 0.64. Sementara total utang PGN yang merupakan utang luar negeri mencapai 2.471 juta dolar AS atau sekitar Rp33,369 triliun.
Selanjutnya kepemilikan public di PGN sekitar 43 persen yang merupakan hasil dari privatisasi selama ini. Jika diakumulasikan utang dengan kepemilikan swasta dalam PGN maka nilainya mencapai 5.404 juta dolar AS atau sekitar Rp73 triliun rupiah atau setara dengan 79,2 persen aset PGN.
"Dengan demikian maka jika Pertamina membeli saham public di PGN serta membeli semua utang PGN maka nilainya sebesar Rp73 triliun. Ditengah keringnya liquiditas Pertamina akibat menurunnya harga minyak, sementara pada sisi lain dipaksa membeli PGN maka ini adalah scenario membobol Pertamina hingga bangkrut!," tutup Salamudin.
Berita Terkait
-
Pukau Publik, Pembalap Pertamina Enduro Dilirik Tim Pabrikan MotoGP
-
Produksi Migas Capai 956 MBOEPD, Kinerja Pertamina Hulu Energi di Awal 2026 Tetap Terjaga
-
Ditinggal karena Tua, Kini Diburu Lagi: 5 Mobil Diesel Aman Biosolar Harga Rp50 Jutaan
-
GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika Perkuat Posisi Indonesia di Peta Motorsport Global
-
Kasus LNG, 2 Eks Pejabat Pertamina Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026
-
Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
-
28 Nama Calon Bos BEI Sudah di Meja OJK, Rekam Jejak Jadi Sorotan
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026