Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bertemu Pengurus Kopri di Jakarta, Senin (17/10/2016). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Baca 10 detik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon melakukan audiensi dengan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kopri) di ruang kerjanya di Gedung Nusantara, DPR, Senin (17/10/2016).
Fadli menuturkan, dalam pertemuan tersebut pengurus Korpri meminta pajak koperasi tidak disamakan dengan pajak badan usaha yang lain.
"Karena kan koperasi itu memerlukan effort yang lebih besar, melibatkan masyarakat yang lebih banyak. Bukan sekedar badan usaha yang ada dalam sistem kapitalis seperti PT, CV yang keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bahkan hanya oleh para pemilik nya, stakeholder dan sebagainya," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Fadli menilai, saat ini koperasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Ia pun mencontohkan banyak koperasi di Indonesia yang tumbang dan tidak bisa bersaing serta berusaha dengan baik, meskipun masih ada koperasi yang bertahan.
"Nah (koperasi) yang ada ini, harus tetap dipertahankan dengan baik. Dan harus ditumbuhkan yang baru, agar kita bisa merasakan sistem yang egaliter melalui koperasi. Ruang koperasi untuk bergerak ini kurang didukung oleh pemerintah. Dulu didukung dan diberikan penyuluhan oleh pemerintah," katanya.
Oleh karena itu, kedatangan pengurus koperasi, untuk menyampaikan aspirasi dan permintaan kepada DPR, agar DPR bisa menyampaikan kepada pemerintah.
"Seharusnya pemerintah bisa berpihak kepada koperasi sesuai yang diinginkan presiden juga, melakukan reformasi total kepada koperasi, dan koperasi ini adalah amanat dari konstitusi, sesuai pasal 33 ayat 1," imbuh Fadli.
"Sehingga ini bukan sebuah sistem alternatif yang boleh kita memilih, tapi wajib kita laksanakan. Dan koperasi ini sudah terbukti di berbagai negara pun bisa berjalan dan berhasil dengan baik,"sambungnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Spesifikasi E6900H dan Wheel Loader L980HEV SDLG Indonesia
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah