Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri berpesan kepada pemerintah untuk mewaspadai beberapa kebijakan dan sentiment negatif yang akan ditimbulkan dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Pertama, kata Chatib adalah pemangkasan tarif pajak dan meningkatkan belanja negara untuk mendorong laju perekonomian AS berjalan cepat. Hal ini akan mengerek defisit anggaran AS. Defisit ini harus dibiayai dari penerbitan obligasi atau surat utang.
"Permintaan obligasi AS yang meningkat, maka tingkat bunga di AS akan naik dan tidak terhindarkan lagi karena ada kebutuhan likuiditas untuk membiayai defisitnya sehingga mendorong likuiditas kembali ke AS," kata Chatib di UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Grand Ballroom, Jakarta Pusar, Rabu (16/11/2016).
Kedua, Chatib memprediksikan nilai tukar rupiah akan tertekan masih akan tertekan dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini lantaran adanya isu kenaikan suku bunga The Fed. Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga bank sentral AS ini akan tejadi bila Trump menjalankan kebijakan memangkas tarif pajak tersebut.
“Ini benar-benar harus diwaspadai. Kalau saya lihat, akhir Desember The Fed belum menaikan suku bunganya, tapi kalau Trump menjalankan kebijakannya memangkas pajak ini, Nilai tukar rupiah akan tertekan. Sehingga perlu perhatian khusus agar nilai tukar rupiah tidak terkerek kebawah,” katanya.
Ketiga, kebijakan soal perdagangan. Trump sejak melakukan kampanye selalu mengatakan akan melakukan proteksionis disisi perdagangan, setelah mengetahui perdagangan yang terjadi selama ini antara AS dengan banyak negara tidak adil. Kebijakan tersebut dinilai sangat berbahaya. Jika AS menjadi proteksionis, maka Cina sebagai negara pemasok barang terbesar akan kehilangan pasar. Bukan tidak mungkin kian memberi sentimen negatif bagi Indonesia dari sektor perdagangan.
“Pembeli terbesar di dunia adalah AS, Uni Eropa, dan Cina. Uni Eropa dan China punya masalah, ada perlambatan, sekarang AS juga akan menerapkan proteksi. Maka perdagangan dunia akan menurun bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global," ungkapnya.
Namun, menurutnya, hal-hal tersebut membutuhkan waktu Sembilan bulan di era kepemimpinan Donald Trump untuk menunjukkan hasil pengelolaan ekonominya. Oleh Sebab itum pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk mengatur beberapa startegi agar tidak terkena dampaknya lebih dalam.
Baca Juga: Menteri Keuangan Era SBY Akui Tax Amnesty Era Jokowi Berhasil
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak
-
Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat
-
Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%
-
Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun
-
MUTU Umumkan Private Placement Rp 29,9 Miliar, Incar Ekspansi Bisnis Karbon
-
Daftar Marketplace yang Bakal Beri Diskon Biaya Layanan 50 Persen
-
Asosiasi E-commerce hingga Pengusaha Dukung Purbaya Tarik Pajak Marketplace
-
Pegadaian Praya Dukung Infrastruktur Sekolah dan Edukasi Investasi Emas bagi Siswa
-
Berlaku Agustus 2026, DJP Klaim Pungutan ke Marketplace Bukan Pajak Baru
-
IHSG Akhirnya Perkasa ke Level 5.695 Hari Ini