Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri berpesan kepada pemerintah untuk mewaspadai beberapa kebijakan dan sentiment negatif yang akan ditimbulkan dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Pertama, kata Chatib adalah pemangkasan tarif pajak dan meningkatkan belanja negara untuk mendorong laju perekonomian AS berjalan cepat. Hal ini akan mengerek defisit anggaran AS. Defisit ini harus dibiayai dari penerbitan obligasi atau surat utang.
"Permintaan obligasi AS yang meningkat, maka tingkat bunga di AS akan naik dan tidak terhindarkan lagi karena ada kebutuhan likuiditas untuk membiayai defisitnya sehingga mendorong likuiditas kembali ke AS," kata Chatib di UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Grand Ballroom, Jakarta Pusar, Rabu (16/11/2016).
Kedua, Chatib memprediksikan nilai tukar rupiah akan tertekan masih akan tertekan dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini lantaran adanya isu kenaikan suku bunga The Fed. Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga bank sentral AS ini akan tejadi bila Trump menjalankan kebijakan memangkas tarif pajak tersebut.
“Ini benar-benar harus diwaspadai. Kalau saya lihat, akhir Desember The Fed belum menaikan suku bunganya, tapi kalau Trump menjalankan kebijakannya memangkas pajak ini, Nilai tukar rupiah akan tertekan. Sehingga perlu perhatian khusus agar nilai tukar rupiah tidak terkerek kebawah,” katanya.
Ketiga, kebijakan soal perdagangan. Trump sejak melakukan kampanye selalu mengatakan akan melakukan proteksionis disisi perdagangan, setelah mengetahui perdagangan yang terjadi selama ini antara AS dengan banyak negara tidak adil. Kebijakan tersebut dinilai sangat berbahaya. Jika AS menjadi proteksionis, maka Cina sebagai negara pemasok barang terbesar akan kehilangan pasar. Bukan tidak mungkin kian memberi sentimen negatif bagi Indonesia dari sektor perdagangan.
“Pembeli terbesar di dunia adalah AS, Uni Eropa, dan Cina. Uni Eropa dan China punya masalah, ada perlambatan, sekarang AS juga akan menerapkan proteksi. Maka perdagangan dunia akan menurun bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global," ungkapnya.
Namun, menurutnya, hal-hal tersebut membutuhkan waktu Sembilan bulan di era kepemimpinan Donald Trump untuk menunjukkan hasil pengelolaan ekonominya. Oleh Sebab itum pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk mengatur beberapa startegi agar tidak terkena dampaknya lebih dalam.
Baca Juga: Menteri Keuangan Era SBY Akui Tax Amnesty Era Jokowi Berhasil
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak