Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah masih terus mencari cara penyelesaian terbaik terkait isu PT Freeport Indonesia. Luhut bahkan menegaskan bahwa sampai kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mencari formula yang tepat.
"Keduanya masih mencari dan merumuskan cara terbaik yang tidak merugikan pihak-pihak terkait," kata Luhut dalam keterangan resmi, Sabtu (13/3/2017).
Menurut Luhut, ada tiga hal yang sudah jelas harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia. Pertama adalah divestasi saham 51 persen kepada pemerintah Indonesia yang harus dilakukan. Kedua, pembangunan smelter oleh Freeport. "Diskusi dan negosiasi sedang dilakukan tentang tahapan-tahapannya. yang ke dua, menyangkut smelter yang bersangkutan dengan UU Minerba tahun 2009," ujar Luhut.
Adapun yang ke tiga mengenai pajak, Luhut mengatakan bahwa Sri Mulyani menjelaskan jika pihak PT Freeport Indonesia ingin flat 35 persen, pemerintah mempersilakan. "Tapi mereka (Freeport) masih mikir. Di dunia ini, setahu saya tidak ada negara yang memberlakukan pajak flat, semua negara memberlakukan pajak yang cenderung menurun," jawabnya.
Digital Park
Menko Maritim juga berkesempatan mengunjungi Nongsa Digital Park, di kawasan seluas 10 hektar tersebut ia bertemu dengan ratusan anak-anak muda yang berasal dari hampir seluruh Indonesia yang bekerja di bidang grafis, animasi dan film.
Menko menyapa dan berdialog dengan para pekerja yang rata-rata masih berusia remaja. "Bagus sekali, saya senang bahwa anak-anak muda ini bisa bekreasi dan mengembangkan ide-ide mereka di studio animasi ini," katanya kepada para pekerja kreatif studio tersebut.
Pengelola studio Mike Wiluan menjelaskan bahwa tempatnya menyediakan program belajar animasi gratis dengan menerima peserta dari seluruh Indonesia dan tenaga pengajar dari dalam negeri dan dari Singapura. Film animasi studio ini, menurutnya telah masuk nominasi penghargaan Emmy Awards and Festival Film Cannes.
Baca Juga: Luhut Tekankan Industri Dalam Negeri Wajib Pakai Produk Lokal
Menko Luhut menyampaikan kebanggaannya bahwa hasil karya pemuda Indonesia telah diakui masyarakat internasianal. Pada kesempatan itu Menteri Luhut dan rombongan sempat menyaksikan proses pengambilan gambar untuk sebuah film layar lebar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN