Presiden Joko Widodo mengatakan, kawasan perbatasan harus diperhatikan, dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia, menjadi etalase bangsa yang membanggakan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang proyek strategis nasional dan program prioritas di provinsi Kalimantan Barat di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Barat memiliki panjang perbatasan mencapai 996 km.
“Saat ini, kita sudah menyelesaikan pembangunan fisik di zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan untuk tidak berpuas diri karena pembangunan di zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah rampung. Tapi perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya. Zona pendukung bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan/pasar maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Saya juga minta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Selain pembangunan kawasan perbatasan, sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi seperti sektor pertanian dan industri pengolahan perlu didorong.
Untuk itu, Jokowi menginstruksikan para Menteri dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mendesain dan melaksanakan berbagai program pendukung yang dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan. Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini telah mencapai angka 5,22 persen bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi.
“Saya ingin menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambung pengembangan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan perkebunan,” kata Jokowi.
Baca Juga: Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel
Berita Terkait
-
Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel
-
Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria
-
Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat
-
Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau
-
Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Antusiasme Tinggi, Waitlist Beta Bittime Flexible Futures Batch Pertama Gaet Ribuan Partisipan
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter
-
Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali
-
Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Tiffany & Co, APEPI: Negara Hadir Lindungi Industri Lokal
-
Purbaya Pede Ekonomi Ekspansif hingga 2033: Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram
-
Purbaya Yakin Defisit APBN Bisa Turun Meski Pajak Tak Naik
-
Kepala BGN: Program MBG Diakui Jadi Program yang Bermanfaat
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara
-
Luhut Sebut Prabowo Tak Bisa Diintervensi Terkait Evaluasi Izin Tambang Martabe