Wamenkeu Heran Rakyat Belum Sejahtera Meski APBN Selalu Naik

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku heran selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat besar dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, kenaikan jumlah APBN tersebut belum bisa menyejahterahkan seluruh masyarakat di Indonesia.

Hal ini terlihat masih bersarnya angka ketimpangan di Indonesia yang masih tinggi. Bahkan dana transfer ke daerah juga sudah cukup besar dengan gini rasio sebesar 0,41 persen.

"Padahal kalau dilihat dari APBN-nya naik terus sekarang sudah Rp 1.000 triliun. Transfer ke daerah dulu masih Rp 300-an triliun, sekarang sudah Rp 700-an triliun. Tapi dari jumlah yang banyak itu ko enggak nendang, nggak inline dengan  yang didapat rakyat, sejahtera yang seperti apa? Bagaimana bisa memperbaiki itu? Apa yang salah?" kata Mardiasmo di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017).

Selain itu,lanjut Mardiasmo, selain APBN, Indonesia juga memiliki dana tambahan dari program tax amnesty atau pengampunan pajak sekitar Rp100 triliun. Namun tetap saja ketimpangan itu masih lebar.

Dia melanjutkan, setelah 71 tahun merdeka kondisi ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Indonesia. Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai langkah alternatif tetapi tetap saja belum dapat menekan ketimpangan.

Salah satu langkah reformasi yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan menjadi akselerator bagi masyarakat. Tidak sebatas mengeluarkan peraturan, Pemerintah perlu memastikan realisasi dana belanja Negara sampai kepada masyarakat.

"Saya setuju dengan Presiden, pemerintah saat ini bukan regulator lagi. Tapi akselerator. Kalau regulator hanya buat aturan saja. Kita sudah saatnya mengakselarasi. Blusukan itu akselarasi, agar yang dikeluarkan bisa diimplementasikan, dan langsung ada hasil," katanya.

Oleh sebab itu, Mardiasmo berharap, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya sinergisitas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan daerah, Pemerintah lebih mudah mengontrol dana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut, juga dapat diwujudkan dari segala sektor penggerak roda perekonomian,

"Caranya, sinergi Pemerintah Pusat dan daerah. Bagaimana inline kan APBD Kota, Kabupaten. Dan sinergi di seluruh sektor, fiskal, moneter, jasa keuangan dan pelaku usaha," ujarnya.

Baca Juga: Pimpinan KPK: Dana dan Aset BUMN Sangat Besar Melebihi APBN