Pendapat boleh berbeda, kepentingan bisa saling berhadapan, namun tidak berarti tidak bisa duduk bersama saling sapa dan dan tertawa bersama. Itulah hal yang ditekankan oleh Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam membangun relasi dengan para pekerja dan pengusaha.
“Dalam beberapa hal, posisi pemerintah dan pekerja berpeda pandangan. Namun tak berarti keduanya tak bisa duduk bersama, mencari solusi. Inilah pentingnya dialog social,” kata Menteri Hanif saat melakukan pertemuan informal dengan para pemimpin serikat pekerja di Rumah Dinas Menteri, Komplek Widya Chandra, Selasa malam (18/4/2017).
Dialog sosial menjadi penting, lanjutnya, karena tak semua persoalan ketenagakerjaan diselesaikan dengan pendekatan hukum formal yang saling berhadapan secara hitam-putih. Jika bisa persoalan bisa diselesaikan dengan dialog, tak perlu saling bersitegang.
Malam itu, Hanif mengundang puluhan pimpinan federasi dan konfederasi serikat pekerja. Duduk lesehan bersama, mendiskusikan dinamika ketenagakerjaan, sambil menikmati hidangan ala kadarnya, ditutup dengan bernyanyi dan bermain music. Tak jarang, antara Menaker dan serikat pekerja menyampaikan hal yang berlawanan. Misalnya salah seorang pemimpin serikat pekerja mengangap program pemagangan nasional yang digagas pemerintah berpotensi dijadikan pengusaha untuk merekrut tenaga kerja murah. Namun pemerintah menyatakan bahwa pemagangan adalah salah satu cara cepat meningkatkan skill calon pekerja.
Di tengah obrolan, Hanif mengatakan, suhu politik Pilkada DKI Jakarta tak akan sepanas ini, jika para pendukung kandidat bisa duduk bersama, berdialog dan bercanda. “Harusnya para pendukung kandidat gubernur meniru dialog social seperti mala mini, agar Jakarta adem,” kelakar Hanif disambut tawa hadirin.
Secara berkala, Hanif melakukan dialog sosial dengan para pimpinan serikat pekerja. Kali lain hal serupa dilakukan dengan para pengusaha dan para HRD perusahaan. Forumnya selalu sama: duduk lesehan, hidangan ala kadarnya, ditutup dengan bermain music.
Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mengaku beberapa kali menghadiri undangan tersebut, mengapresiasi cara Menteri Hanif membangun dialog dengan serikat pekerja. “Meski kadang tidak langsung menemukan titik temu, namun dialog tetap terbangun,” ujarnya. Dia berharap, dialog tak sekadar dialog, namun masukan dari para buruh harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan ketenagakerjaan.
Hal senada disampaikan Budi Satria, Ketua Serikat Pekerja Nasional Total Indonesia (SPNTI), serikat pekerja pertambangan pada Blok Mahakam. “Dialog harus selalu dibangun, sehingga ditemukan win win solution dalam memecahkan problem ketenagakerjaan,” kata Budi.
Baca Juga: Menaker: Jangan Identikkan Mayday dengan Demo Semata
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
Terkini
-
Redam Gejolak Pasar, Menko Airlangga Lobi Langsung Investor Institusional
-
Strategi Discovery E-Commerce Jadi Kunci Lonjakan Penjualan Jelang Ramadan 2026
-
5 Alasan Utama Perdagangan Kripto Berbeda dengan Perdagangan Forex Meskipun Grafik Terlihat Sama
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Bisa Perbaiki Gejolak Pasar Saham
-
Rupiah Terpeleset Jatuh Setelah Ada Kabar Misbakhun Jadi Calon Ketua OJK
-
IHSG Tertekan, OJK dan BEI Didorong Perbaiki Kepercayaan Pasar
-
BEI Naikkan Batas Free Float Jadi 15%, 267 Emiten Terancam Delisting Jika Tak Patuh
-
Skandal PIPA Bikin BEI Memperketat Syarat IPO Saham, Model Bisnis Jadi Sorotan
-
Timbunan Sampah Capai 189 Ribu Ton Per Hari, Pemerintah Dorong Program Waste to Energy
-
Asosiasi Emiten Minta Kewajiban Free Float 15 Persen Diterapkan Bertahap