Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan beras yang digrebek polisi di pabrik beras milik PT. Indo Beras Unggul di Jalan Rengasbandung, Kilometer 60, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, bukanlah beras kesejahteraan (rastra). Khofifah bisa menjamin itu setelah mengkonfirmasi hal tersebut ke jajaran Badan Urusan Logistik (Bulog).
Dia menambahkan, rastra merupakan beras yang sudah ada di gudang Bulog.
"Bukan (rastra), saya sudah konfirmasi ke direksi Bulog. Kalau dia diambil dari gudang Bulog saya bisa pastikan itu rastra tapi kalau dibeli di petani sangat mungkin IR64 yang dapat subsidi pupuk dan subsidi benih," kata Khofifah di DPR, Jakarta, Senin (24/7/2018).
Menurut Khofifah, dengan posisi seperti ini, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh PT. IBU.
Khofifah pun mengatakan ada hikmah atas temuan ini. Dia berharap ada regulasi yang mengatur agar ada keuntungan yang didapat Bulog ketika benih dan pupuk bersubsidinya dipakai oleh perusahaan tertentu.
"Sampai hari ini belum ada regulasi yang mengatur kalau ini dapat subsidi pupuk dan benih maka sekian persen harus diserap Bulog misalnya. Itu yang belum. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Mentan untuk segera disiapkan regulasi seperti itu," kata dia.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggerebek pabrik beras PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengasbandung Kilometer 60, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017) malam.
Dalam penggerebekan itu, Satgas Pangan mengamankan beras sebanyak 1.162 ton jenis IR 64 yang akan dijadikan beras premium dan dijual dengan harga tiga kali lipat di pasaran. Diketahui pula, PT. IBU memoles padi yang dibeli dari petani dengan harga Rp7 ribu per kilogram kemudian dipoles menjadi beras premium, dan dijual dengan harga sebesar Rp20.400 per kilogram.
Baca Juga: Komisi IV DPR akan Panggil Berbagai Pihak Soal Beras Oplosan
Praktik kecurangan PT IBU ini diperkirakan membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan trliun rupiah.
Berita Terkait
-
Komisi IV DPR akan Panggil Berbagai Pihak Soal Beras Oplosan
-
Saham AISA Turun Karena Kasus Beras Oplosan, BEI Angkat Tangan
-
Besok AISA Akan Beberkan Masalah Beras Oplosan Saat Public Expose
-
Mensos Buat Terobosan Ini untuk Melindungi Anak dari Konten Porno
-
Siapa Orang Gede Terlibat Mafia Beras, PPATK dan KPK Ayo Kejar!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026