Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Pertemuan ini membahas diantaranya peningkatan kerjasama ekonomi.
"Tadi membahas beberapa hal, termasuk rencana kunjungan beberapa Menteri (Amerika) walaupun belum dapat dipastikan. Tetapi ada intensi dari Washington untuk adanya kunjungan beberapa Menteri ke Indonesia. Kemudian bagaimana kedua negara dapat meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di komplek Istana Kepresidenan.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan bahwa pertemuan itu Dubes AS juga sempat menyinggung masalah kontrak PT Freeport di Indonesia yang belum selesai.
"Sempat disentuh (soal Freeport), sambil lewat, hanya sekilas. Tadi Dubes AS yang mengangkat isu Freeport, bahwa itu merupakan suatu issue (masalah)," ujar Lembong.
Seperti diketahui, proses negosiasi kontrak PR Freeport di Indonesia belum rampung sampai sekarang. Freeport dan pemerintah sepakat bernegosiasi selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017. Adapun poin pokok yang sedang dinegosiasikan dalam kontrak Freeport itu ada empat hal, yakni stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membantah isu yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah memberikan perpanjangan izin operasi pada Freeport sampai 2031. Pemerintah akan memberikan perpanjangan jika Freeport telah memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
Perpanjangan kontrak tidak akan diberikan sekaligus langsung 20 tahun sampai 2041. Perpanjangan dapat diberikan 10 tahun dulu sampai 2031 jika syarat-syarat terpenuhi. Kemudian pemerintah akan kembali melakukan evaluasi kalau Freeport mengajukan perpanjangan 10 tahun lagi sampai 2041, syarat harus terpenuhi.
Baca Juga: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Efektif, Tetapi...
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
Terkini
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman
-
Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum
-
Gaji ke-13 ASN dan Pensiun Cair Mulai Besok, Taspen Ungkap Aturan hingga Penerima yang Tak Kebagian
-
Bulog Dukung Upaya Menjaga Kelancaran Penyaluran Tebu Petani di Blora
-
Pendapatan Negara Bisa Berkurang Gegara Pembatasan Nikotin dan Tar
-
Kemendag Ungkap Penyebab Koreksi Harga Emas pada Awal Juni 2026
-
1 Juni 2026 Masa Transisi, Tapi Petinggi Danantara Sumberdaya Indonesia Belum Diumumkan
-
Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi: RI Kaya Nikel hingga Emas, Rakyat Jangan Hanya Jadi Penonton
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila