Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Pertemuan ini membahas diantaranya peningkatan kerjasama ekonomi.
"Tadi membahas beberapa hal, termasuk rencana kunjungan beberapa Menteri (Amerika) walaupun belum dapat dipastikan. Tetapi ada intensi dari Washington untuk adanya kunjungan beberapa Menteri ke Indonesia. Kemudian bagaimana kedua negara dapat meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di komplek Istana Kepresidenan.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan bahwa pertemuan itu Dubes AS juga sempat menyinggung masalah kontrak PT Freeport di Indonesia yang belum selesai.
"Sempat disentuh (soal Freeport), sambil lewat, hanya sekilas. Tadi Dubes AS yang mengangkat isu Freeport, bahwa itu merupakan suatu issue (masalah)," ujar Lembong.
Seperti diketahui, proses negosiasi kontrak PR Freeport di Indonesia belum rampung sampai sekarang. Freeport dan pemerintah sepakat bernegosiasi selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017. Adapun poin pokok yang sedang dinegosiasikan dalam kontrak Freeport itu ada empat hal, yakni stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membantah isu yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah memberikan perpanjangan izin operasi pada Freeport sampai 2031. Pemerintah akan memberikan perpanjangan jika Freeport telah memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
Perpanjangan kontrak tidak akan diberikan sekaligus langsung 20 tahun sampai 2041. Perpanjangan dapat diberikan 10 tahun dulu sampai 2031 jika syarat-syarat terpenuhi. Kemudian pemerintah akan kembali melakukan evaluasi kalau Freeport mengajukan perpanjangan 10 tahun lagi sampai 2041, syarat harus terpenuhi.
Baca Juga: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Efektif, Tetapi...
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
Surplus Dagang RI Pada Januari 2026 Makin Ciut, Terendah Sejak 2021
-
Perang Makin Memanas, IHSG Langsung Terkapar 2,66% dan 704 Saham Merosot
-
BPS Pantau Dampak Perang AS-Israel Vs Iran ke Perdagangan RI
-
Gas Mako Masuk Tahap Implementasi FID, Sinyal Investasi Hulu Migas Kembali Bergairah
-
Wujudkan Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi melalui Skema KUR Perumahan
-
Kena Sentimen Perang AS-Iran, Rupiah Ambruk ke Rp 16.868/USD
-
Emiten Properti LPKR Bukukan Laba Bersih Rp 470 Miliar Sepanjang 2025
-
BEI Umumkan Ketentuan Liquidity Provider Saham, Termasuk Regulasi Free Float
-
BPS: 33 Provinsi Inflasi, Tekanan Terbesar dari Ayam dan Cabai
-
Perang Timur Tengah, Harga BBM RI Bakal Naik Drastis?