Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Pertemuan ini membahas diantaranya peningkatan kerjasama ekonomi.
"Tadi membahas beberapa hal, termasuk rencana kunjungan beberapa Menteri (Amerika) walaupun belum dapat dipastikan. Tetapi ada intensi dari Washington untuk adanya kunjungan beberapa Menteri ke Indonesia. Kemudian bagaimana kedua negara dapat meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di komplek Istana Kepresidenan.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan bahwa pertemuan itu Dubes AS juga sempat menyinggung masalah kontrak PT Freeport di Indonesia yang belum selesai.
"Sempat disentuh (soal Freeport), sambil lewat, hanya sekilas. Tadi Dubes AS yang mengangkat isu Freeport, bahwa itu merupakan suatu issue (masalah)," ujar Lembong.
Seperti diketahui, proses negosiasi kontrak PR Freeport di Indonesia belum rampung sampai sekarang. Freeport dan pemerintah sepakat bernegosiasi selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017. Adapun poin pokok yang sedang dinegosiasikan dalam kontrak Freeport itu ada empat hal, yakni stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membantah isu yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah memberikan perpanjangan izin operasi pada Freeport sampai 2031. Pemerintah akan memberikan perpanjangan jika Freeport telah memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
Perpanjangan kontrak tidak akan diberikan sekaligus langsung 20 tahun sampai 2041. Perpanjangan dapat diberikan 10 tahun dulu sampai 2031 jika syarat-syarat terpenuhi. Kemudian pemerintah akan kembali melakukan evaluasi kalau Freeport mengajukan perpanjangan 10 tahun lagi sampai 2041, syarat harus terpenuhi.
Baca Juga: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Efektif, Tetapi...
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
PEP dan PHE Catatkan Produksi Minyak Naik 6,6% Sepanjang 2025
-
Gelontorkan Rp 335 Triliun, Pemerintah Jamin Program MBG Tak Terkendala Anggaran
-
RI Gandeng China Kembangkan Energi Terbarukan dan Pembangkit Listrik dari Gas
-
Bahlil: Ada Oknum Tekan Lewat Medsos Agar Pemerintah Beri Kuota Impor ke SPBU Swasta
-
Fokus dari Hulu, Kementerian PU Bangun Puluhan Sabo Dam di Aceh
-
Stok BBM Wilayah Timur RI Terjamin Usai RDMP Balikpapan Terintegrasi TBBM Tanjung Batu
-
Produksi Minyak RDMP Balikpapan Tetap Jalan Setelah Dapat Pasokan Gas dari Pipa Senipah
-
Saham-saham Komoditas Jadi Penyelamat, IHSG Kembali ke Level 8.948
-
Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran 2026, Ada Diskon Tiket Pesawat
-
Airlangga Klaim Indonesia Resmi Swasembada Solar, Tak Perlu Impor Lagi