Lippo Group semakin gencar mempromosikan megaproyek terbaru mereka, pembangunan kota mandiri Meikarta. Proyek ini menunjukkan perbedaan Lippo dengan perusahaan pengembang properti yang lain.
"Lippo bukan hanya membangun sebuah gedung tertentu. Lippo membangun sebuah kota yang dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan. Bahkan tak cuma itu, kami juga memperhatikan pembangunan komunitas penghuni," kata Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur Lippo Karawaci Tbk, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Meikarta merupakan proyek dengan total nilai proyek melebihi Rp278 Trilliun. Proyek ini merupakan investasi Lippo yang terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun sejarah berdirinya kelompok ini.
"Sejauh ini sumber pendanaan kami dari pre-selling. Sisanya selebihnya dari internal kami," ujarnya.
Kota Meikarta kelak juga menjadi pusat dari keseluruhan Industrialisasi Nasional, dimana lebih dari satu juta mobil, sepuluh juta motor dan jutaan kulkas, TV dan alat alat rumah tangga di produksi per tahun. Ribuan perusahaan raksasa nasional dan multi-nasional berbasis di dalam koridor ini dengan ratusan ribu staf dan karyawan kantor dan jutaan pekerja. Antara lain, Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Panasonic, Toshiba, Hankook, Samsung, dan sebagainya.
"Dengan kondisi ini, kawasan Meikarta juga pusat talent dan sumber daya manusia trampil, terpelajar, dan hebat bekerja dan berhuni," tambahnya.
Koridor Timur Jakarta, telah menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Ini terlihat dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur di kawasan ini, seperti :
1. Kereta api cepat Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung dengan investasi Rp65 trilliun
2. Pembangunan Patimban Deep Seaport bernilai Rp40 trilliun
3. Pembangunan lapangan terbang baru 'Kertajati International Airport' bernilai Rp23 trilliun
4. Pembangunan APM Monorail menyatukan tujuh kota baru di sekitar Meikarta
5. Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Elevated Highway bernilai Rp16 trilliun
Baca Juga: Lippo Group Topping Off Dua Tower di Kota Meikarta
"Kedepan, dengan tersedianya semua infrastruktur ini, akan menjadikan koridor -Bekasi-Cikarang-Bandung sebagai pusat ekonomi terpenting di seluruh tanah air," tutupnya.
Berita Terkait
-
Lippo Group Topping Off Dua Tower di Kota Meikarta
-
Kementerian PUPR Bangun Tanjung Selor Jadi Kota Baru Mandiri
-
Ini Alasan IPW Menangkan Meikarta di Golden Property Award 2017
-
Sinar Mas Land akan Sulap BSD City Jadi 'Silicon Valley'-nya RI
-
YLKI Sebut Lippo Group Tabrak Tiga Aturan Terkait Proyek Meikarta
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?