Suara.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang resmi menandatangani pinjaman proyek Pelabuhan Patimban tahap 1 senilai 118,9 miliar yen. Jumlah ini setara Rp14,2 triliun dan disalurkan melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
Penandatanganan pinjaman dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desra Percaya di Jakarta, Senin (13/11/2017).
Isi perjanjian pinjaman tersebut, di antaranya suku bunga 0,1 persen di mana suku bunga tahunan untuk jasa konsultan sebesar 0,01 persen, masa pengembalian 40 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun dan syarat pengadaan mengikat.
Dalam konferensi pers, Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei menjelaskan seiring dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut, "financial closing" akan dikebut dan kontraktor akan segera ditentukan untuk mengejar konstruksi yang dimulai pada Januari 2018.
"Dari awal Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Jepang untuk menggunakan teknologi Jepang dan membangun secepat mungkin," katanya.
Kozo mengatakan "financial closing" akan dilakukan secepatnya dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan JICA.
"Financial closing akan dilakukan dalam waktu dekat dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan JICA," katanya.
Dia mengatakan untuk pengoperasian Terminal Kendaraan pada ditargetkan rampung Maret 2019 (soft opening), sementara itu untuk pengoperasian keseluruhan Tahap 1 ditargetkan selesai 2023.
Terkait kontraktor proyek, Kozo mengatakan sudah dilakukan tender baik itu untuk perusahaan Jepang maupun perusahaan dari Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah dan JICA Teken MoU Bangun Pelabuhan Patimban
"Perusahaan Jepang sudah ada yang masuk tender, perusahaan Indonesia juga bisa bekerja sama dengan perusahaan Jepang," katanya.
Adapun, terkait operator, dia menambahkan, pihak Jepang dan Indonesia juga sudah sepakat akan menentukan operator pada tahun ini.
"Mengenai hal ini, pada pertemuan bilateral Januari tahun ini sepakat pada pertemuan sepakat mengupayalan sebisa mungkin proyek ini diusahakan bersama. Operator akan dipilih kalau bisa tahun ini, sekarang akan buat rencana pengoperasian, berusaha menyiapkan dokumen tender biar mencapai target 'soft opening'," katanya.
Kozo menuturkan saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak Indonesia terkait operator Pelabuhan Patimban.
"Pihak pemerintah Indonesia sudah mengusulkannya tapi negosiasi belum selesai," katanya.
Dia berharap banyak swasta nasional yang terlibat sebagaimana permintaan pihak Jepang untuk mengurangi porsi perusahaan atau badan milik pemerintah, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan.
Tag
Berita Terkait
-
Menteri Dody: Yakin Proyek Sekolah Rakyat akan Siap untuk Tahun Ajaran Baru 2026
-
Prabowo ke Investor Jepang: Laporkan Masalah Langsung ke Saya, RI Siap Pangkas Regulasi
-
Prabowo Tawarkan Danantara ke Investor Jepang, Jaminan Aman Investasi di Indonesia
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
BMKG Peringatkan Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem, Desak Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
BRI KPR Solusi Permudah Miliki Rumah dan Properti Lelang dengan Cicilan Fleksibel
-
Ada Nama Baru di Jajaran Direksi Garuda Indonesia, Dua WNA Masih Menjabat
-
Industri Rokok Dinilai Jadi Penopang Lapangan Kerja dan Penerimaan Negara
-
Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
-
Saham-saham Milik Prajogo Pangestu Rontok Setelah Terlempar dari MSCI Indeks
-
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Butuh Regulasi Ramah Investasi
-
Meski Susut 45,2%, Garuda Indonesia Masih Rugi Rp 728,3 Miliar di Kuartal I-2026
-
Prudential Syariah Bayar Klaim Rp2,2 Triliun Sepanjang 2025
-
Harga Emas Antam Stagnan pada Libur Panjang, Dibanderol Rp 2.839.000/Gram
-
Evaluasi Risiko Investasi Kripto di RI, Ini Alasan pentingnya Pakai Platform Resmi