Suara.com - Presiden Joko Widodo membeberkan bobroknya sistem birokrasi di berbagai instansi selama ini. Menurutnya birokrasi yang membuat banyak peraturan, persyaratan, maupun perizinan berpotensi sebagai cara untuk pungutan liar dan korupsi.
Bahkan banyak birokrasi yang membuat persyaratan menjadi sebuah perizinan. Yang mana aturan yang dibuat hanya mengada-ada.
"Banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas, menggunakan bahasa abu-abu. Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi. Artinya regulasi, aturan perizinan sekarang berpotensi menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," kata Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).
Oleh sebab itu, Jokowi melarang keras birokrasi yang membuat aturan aturan tak jelas, sebab menyusahkan masyarakat dan dunia usaha. Dia juga memerintahkan jajaran Kementerian dan para kepala daerah, mulai Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memangkas semua regulasi, aturan dan perizinan yang membebani masyarakat.
"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membuat susah dunia usaha, membuat susah masyarakat dan membuat aturan-aturan tidaka jelas yang menurunkan produktivitas bangsa," ujar dia.
Hal itu lah yang menjadi pertimbangan Jokowi memangkas sebanyak 42 ribu regulasi, aturan. Bahkan dia ingin membuat lomba bagi para birokrat, kepala daerah dan pejabat negara yang bisa memangkas aturan paling banyak.
"Nanti mau saya buat lomba, siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," kata dia.
Jokowi merasa kesal karena setiap pemerintah bertindak jadi terhalang oleh berbagai peraturan-peraturan yang ada. Menurutnya itu merupakan fakta yang dihadapi pemerintah sekarang.
"Pekerjaan besar kita jangan lagi aturan menjadi alat pemerasan, pemungutan liar. Tidak boleh ada lagi yang jelimet-jelimet, ruwet-ruwet. Saya kalau sudah lihat urusan aturan, regulasi banyak sekali, bukan banyak, tapi banyak sekali," ujar dia.
Baca Juga: #radioguemati, Kejutan Jokowi: Emang Enak Nggak Ada Radio
Dia menuturkan, situasi saat ini diperlukan kecepatan dalam melangkah dan mengambil keputusan. Sebab dunia sudah berubah sangat cepat, dan Indonesia juga harus bergerak lebih cepat supaya tak tertinggal dengan negara-negara lain.
"Karena dunia berubah sangat cepat, jangan sampai kita jadi lamban dan terjerat aturan yang kita buat sendiri," kata dia.
Berita Terkait
-
Mantan Kapolda Kalbar Irjen Pipit Diduga Bekingi Bos Tambang Aseng, Kejaksaan Didesak Periksa
-
Regulasi Kripto Sudah di Level UU, DPR Sebut Indonesia Selangkah Lebih Maju
-
3 Aturan yang Bisa Bikin IHT Bangkrut Menurut Para Buruh
-
Rupiah Jebol Rp18.000, Dunia Usaha Kian Tercekik Biaya Produksi
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik
-
Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM
-
Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
-
Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis