Suara.com - Kepemimpinan dan kemampuan untuk mengorganisir adalah faktor penting bagi para kepala desa. Terutama sekali dalam memajukan desa yang dipimpinnya.
"Di tingkat desa itu nggak bisa oleh Bapak Presiden langsung, walaupun Bapak Presiden senang blusukan, itu blusukan tidak untuk menggantikan kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Kepemimpinan dan organisasi itu tetap di masing-masing desanya," kata Ani, dalam Seminar “Managing Urbanisation for Sustainable Cities” di Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurutnya, dari sekitar 74 ribu lebih desa di Indonesia, yang dianggap desa maju masih kurang dari 30 persen.
“Jadi bapak dan Ibu sekalian punya kesempatan yang cepat untuk menjadikan desa yang maju, tapi berarti kita harus belajar dari mereka yang sudah maju. Lokasi di sekitar Magelang atau daerah Jawa Tengah, Jogja, Solo ini cukup banyak contoh desa-desa yang sudah maju. Jadi tolong dipelajari agar desa-desa yang lain lebih mudah terulang dari sisi kemajuannya," katanya.
Ani menambahkan apabila penerimaan pajak meningkat, maka anggaran desa yang setiap tahun dialokasikan juga akan makin besar.
"Saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa, tapi untuk rakyat di desa. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dan saya mendapat laporan jumlah orang miskin di desa dan jumlah pekerjaan yang diciptakan di desa akan makin banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani memang sempat mengkritik kinerja pemerintahan desa yang tidak memuaskan dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Walaupun alokasi dana desa dalam empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan, namun belum bisa menurunkan angka kemiskinan.
“Ini sudah kelihatan bahwa dalam empat tahun ini jumlah kemiskinan kita nggak menurun cepat padahal uang yang dialokasikan ke desa itu sudah meningkat. Itu tetap kemiskinan bentuknya stagnan. Maka kita semua perlu memikirkan dan bekerja mencari solusi," kata Ani, Senin (18/12/2017).
Menurutnya, salah satu tantangan bagi para kepala desa dalam mengelola Dana Desa adalah menyusun program yang efektif. Terutama yang berkaitan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.
Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Akhir 2017 5,15 Persen
Berita Terkait
-
Tiru Negara ASEAN, Kemenkeu Bidik Tarif Cukai Minuman Manis Rp1.700/Liter
-
Kapan Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Kata Kemenkeu dan Realitanya
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang di Depan Kemenkeu
-
Old Money Ilegal Disebut Ketar-ketir Jika Menkeu Purbaya Terapkan Kebijakan Redenominasi
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Modus Penipuan Digital Makin Canggih, Ini Strategi Baru Bank Indonesia Melawan Scammer!
-
Harga Emas Hari Ini Naik! Logam Mulia di Pegadaian Mulai Tarik Minat Pembeli
-
Gurita Bisnis Victor Hartono, Pemimpin Grup Djarum: Usaha dan Saham
-
RI Targetkan 16 Juta Turis Asing, Ekspansi Hotel Mewah Makin Meriah
-
Pemerintah Akan Tata Ulang Legalitas IKN Setelah MK Batalkan HGU 190 Tahun
-
BI Serap Rp290 Miliar dari Lelang Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial, Apa Untungnya?
-
Pemerintah Optimistis Negosiasi Tarif dengan AS Rampung Sebelum 2025 Berakhir
-
Mendag Temukan Harga Cabai Naik Jelang Nataru
-
Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!
-
Intip Gaji dan Tunjangan Ken Dwijugiasteadi, Eks Dirjen Pajak