Suara.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta meyakini dua kawasan industri yang disiapkan menyerupai "Silicon Valley" di Piyungan, Kabupaten Bantul dan Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
"Saya yakin puluhan ribu tenaga kerja kalau benar-benar full, tapi ini khan bertahap," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tri Saktiyana, di Yogyakarta, Kamis (22/2/2018).
Menurut Tri, berbagai produk seperti kerajinan, fesyen, animasi, hingga permainan (game) pada dua kawasan industri itu, diarahkan untuk menembus pasar ekspor dengan menerapkan prinsip "fair trade" atau perdagangan yang berkeadilan.
"Perdagangan yang fair itu mulai bahan bakunya berupa kayu harus bukan berasal dari hutan lindung, tetapi hutan industri," kata dia.
Proses produksi di kawasan industri yang dirancang untuk mengimplementasikan program Kemudahan Langsung Investasi Konstruksi atau "KLIK" tersebut, kata dia, dipastikan akan melibatkan masyarakat setempat.
"Harus ada keterkaitan dengan masyarakat sekitar, seperti membuat produk kerajinan. Pemotongan kayu bisa di kawasan industri, tetapi merangkainya bisa di rumah masing-masing," kata dia lagi.
Ia meyakini potensi perputaran uang di kawasan industri yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2018 itu mampu mencapai triliunan rupiah per tahun.
Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Budi Wibowo mengatakan luas lahan yang disiapkan untuk kawasan industri di Piyungan mencapai 335 hektare, sedangkan di Sentolo memiliki luas 50 hektare.
Kawasan itu diyakini mampu menyerupai "Silicon Valley" yang ada di California, Amerika Serikat yang akan menjadi pusat industri kreatif seperti fesyen, kuliner, kerajinan, animasi, dan game.
Apalagi, menurut dia, akan didukung dengan ketersediaan SDM yang potensial di DIY, khususnya dalam bidang industri kreatif.
"Indeks pembangunan manusia di DIY tertinggi kedua di Indonesia. Dengan SDM yang luar biasa bisa diarahkan ke arah sana seperti perfilman, animasi, dan lainnya, sehingga luar biasa jika bisa dikemas," kata dia pula. (Antara)
Berita Terkait
-
Resmi Berpisah dengan PSIM Yogyakarta, Rafinha: Perasaan Saya Campur Aduk
-
Hasil PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di BRI Super League, Laga Kerat Berbuah Kartu Merah
-
Prediksi Susunan Pemain PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di BRI Super League, Senin 29 Desember 2025
-
Prediksi PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di BRI Super League, Senin 29 Desember 2025
-
Jutaan Wisatawan Serbu Yogyakarta, Kedatangan Lebih Tinggi dari Keberangkatan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak