Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan, Indonesia saat ini masih ketergantungan pada negara lain terkait bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah lahan pertanian untuk bahan makanan. Itu untuk antisipasi terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
"Saya meminta Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah luas tanam dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, guna meningkatkan produksi pangan," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabub(28/2/2018).
Bambang juga meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras dan gandum terus meningkat serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kata mantan Ketua Komisi III DPR, Pemerintah mesti mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya. Seperti penyusutan lahan, ledakan hama di produksi beras, dan perubahan iklim.
"Supaya tidak terjadi penurunan produksi padi," ujar Bambang.
Bambang mengakui masih kendala program cetak sawah dalam proyek irigasi yang dananya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum optimalnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebab itu, ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan KemenPUPR agar program cetak sawah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembangunan irigasi.
"Mengingat dari target 1 juta hektar baru terlaksana 160.000 hektar cetak sawah," tutur Bambang.
Baca Juga: 34 Negara Terancam Alami Krisis Pangan
Ia juga berharap pada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk selalu memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani dan membantu memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh petani, supaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kita minta Kementan meningkatkan program penyuluhan kepada petani atau kelompok tani agar produksi pertanian dapat bersaing dengan produk impor," ujar Bambang
"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah untuk mendukung program cetak sawah dengan menyiapkan lahan untuk pertanian," tambah Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran April 2026 Tetap Kuat, Kelompok Suku Cadang Jadi Penopang
-
BRI KPR Solusi Permudah Miliki Rumah dan Properti Lelang dengan Cicilan Fleksibel
-
Ada Nama Baru di Jajaran Direksi Garuda Indonesia, Dua WNA Masih Menjabat
-
Industri Rokok Dinilai Jadi Penopang Lapangan Kerja dan Penerimaan Negara
-
Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
-
Saham-saham Milik Prajogo Pangestu Rontok Setelah Terlempar dari MSCI Indeks
-
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Butuh Regulasi Ramah Investasi
-
Meski Susut 45,2%, Garuda Indonesia Masih Rugi Rp 728,3 Miliar di Kuartal I-2026
-
Prudential Syariah Bayar Klaim Rp2,2 Triliun Sepanjang 2025
-
Harga Emas Antam Stagnan pada Libur Panjang, Dibanderol Rp 2.839.000/Gram