Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan, Indonesia saat ini masih ketergantungan pada negara lain terkait bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah lahan pertanian untuk bahan makanan. Itu untuk antisipasi terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
"Saya meminta Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah luas tanam dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, guna meningkatkan produksi pangan," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabub(28/2/2018).
Bambang juga meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras dan gandum terus meningkat serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kata mantan Ketua Komisi III DPR, Pemerintah mesti mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya. Seperti penyusutan lahan, ledakan hama di produksi beras, dan perubahan iklim.
"Supaya tidak terjadi penurunan produksi padi," ujar Bambang.
Bambang mengakui masih kendala program cetak sawah dalam proyek irigasi yang dananya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum optimalnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebab itu, ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan KemenPUPR agar program cetak sawah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembangunan irigasi.
"Mengingat dari target 1 juta hektar baru terlaksana 160.000 hektar cetak sawah," tutur Bambang.
Baca Juga: 34 Negara Terancam Alami Krisis Pangan
Ia juga berharap pada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk selalu memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani dan membantu memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh petani, supaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kita minta Kementan meningkatkan program penyuluhan kepada petani atau kelompok tani agar produksi pertanian dapat bersaing dengan produk impor," ujar Bambang
"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah untuk mendukung program cetak sawah dengan menyiapkan lahan untuk pertanian," tambah Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga