Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan, Indonesia saat ini masih ketergantungan pada negara lain terkait bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah lahan pertanian untuk bahan makanan. Itu untuk antisipasi terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
"Saya meminta Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah luas tanam dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, guna meningkatkan produksi pangan," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabub(28/2/2018).
Bambang juga meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras dan gandum terus meningkat serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kata mantan Ketua Komisi III DPR, Pemerintah mesti mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya. Seperti penyusutan lahan, ledakan hama di produksi beras, dan perubahan iklim.
"Supaya tidak terjadi penurunan produksi padi," ujar Bambang.
Bambang mengakui masih kendala program cetak sawah dalam proyek irigasi yang dananya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum optimalnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebab itu, ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan KemenPUPR agar program cetak sawah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembangunan irigasi.
"Mengingat dari target 1 juta hektar baru terlaksana 160.000 hektar cetak sawah," tutur Bambang.
Baca Juga: 34 Negara Terancam Alami Krisis Pangan
Ia juga berharap pada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk selalu memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani dan membantu memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh petani, supaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kita minta Kementan meningkatkan program penyuluhan kepada petani atau kelompok tani agar produksi pertanian dapat bersaing dengan produk impor," ujar Bambang
"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah untuk mendukung program cetak sawah dengan menyiapkan lahan untuk pertanian," tambah Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
Terkini
-
BGN Bentuk Tim Sendiri Teliti Keracunan MBG: Apa Betul Keracunan atau Alergi?
-
Lagi, LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan Bank Jadi 3,5 Persen
-
Laba BSI Tumbuh Tinggi, Dua Bisnis Ini Jadi Kontributor Utama
-
Pemda Kaltim Protes Dana Transfer Daerah Dipotong: Kami Penyumbang Penerimaan Negara!
-
Didorong Keputusan The Fed, Harga Emas Antam Kembali Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
-
Ekonomi Hari Ini: Asing Borong, Saham CDIA dan BUMI Jadi Idola, USD 1 Tembus Rp 16.600
-
Bea Cukai Siap-siap! Menkeu Purbaya Incar Becuk dan e-Commerce "Sweeping" Rokok Ilegal
-
Akui Bunga Kredit Perbankan Lambat Turun, BI Minta Tolong ke Pemerintah dan Pengusaha
-
RS Azra Percayakan Implementasi Host Bridging System Kepada AdMedika Untuk Percepat Layanan Pasien
-
5 Fakta Krisis Singapura: Harga Sewa Melambung hingga Restoran Tutup