Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan, Indonesia saat ini masih ketergantungan pada negara lain terkait bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah lahan pertanian untuk bahan makanan. Itu untuk antisipasi terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
"Saya meminta Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah luas tanam dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, guna meningkatkan produksi pangan," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabub(28/2/2018).
Bambang juga meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras dan gandum terus meningkat serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kata mantan Ketua Komisi III DPR, Pemerintah mesti mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya. Seperti penyusutan lahan, ledakan hama di produksi beras, dan perubahan iklim.
"Supaya tidak terjadi penurunan produksi padi," ujar Bambang.
Bambang mengakui masih kendala program cetak sawah dalam proyek irigasi yang dananya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum optimalnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebab itu, ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan KemenPUPR agar program cetak sawah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembangunan irigasi.
"Mengingat dari target 1 juta hektar baru terlaksana 160.000 hektar cetak sawah," tutur Bambang.
Baca Juga: 34 Negara Terancam Alami Krisis Pangan
Ia juga berharap pada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk selalu memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani dan membantu memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh petani, supaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kita minta Kementan meningkatkan program penyuluhan kepada petani atau kelompok tani agar produksi pertanian dapat bersaing dengan produk impor," ujar Bambang
"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah untuk mendukung program cetak sawah dengan menyiapkan lahan untuk pertanian," tambah Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
- 4 Zodiak Paling Beruntung pada 27 Juni 2026, Siap-siap Jadi Magnet Uang
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam