Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan, Indonesia saat ini masih ketergantungan pada negara lain terkait bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah lahan pertanian untuk bahan makanan. Itu untuk antisipasi terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
"Saya meminta Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menambah luas tanam dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah-daerah yang berpotensi baik untuk cetak baru sawah, guna meningkatkan produksi pangan," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabub(28/2/2018).
Bambang juga meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras dan gandum terus meningkat serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kata mantan Ketua Komisi III DPR, Pemerintah mesti mempersiapkan solusi dari persoalan pangan ke depannya. Seperti penyusutan lahan, ledakan hama di produksi beras, dan perubahan iklim.
"Supaya tidak terjadi penurunan produksi padi," ujar Bambang.
Bambang mengakui masih kendala program cetak sawah dalam proyek irigasi yang dananya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum optimalnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebab itu, ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan KemenPUPR agar program cetak sawah dapat dilaksanakan sekaligus dengan pembangunan irigasi.
"Mengingat dari target 1 juta hektar baru terlaksana 160.000 hektar cetak sawah," tutur Bambang.
Baca Juga: 34 Negara Terancam Alami Krisis Pangan
Ia juga berharap pada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk selalu memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani dan membantu memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh petani, supaya meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kita minta Kementan meningkatkan program penyuluhan kepada petani atau kelompok tani agar produksi pertanian dapat bersaing dengan produk impor," ujar Bambang
"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah untuk mendukung program cetak sawah dengan menyiapkan lahan untuk pertanian," tambah Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Purbaya Mengaku Belum Diajak Bicara Istana soal Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
-
Apindo Berharap Perjanjian Dagang RI-AS Pangkas Tarif Industri Padat Karya
-
PNM Raih Apresiasi Internasional, Komitmen Perluas Pemberdayaan Perempuan Lewat Orange Bonds
-
Pajak Kendaraan Jateng Naik Drastis, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Arus Kendaraan Mudik Diproyeksi Naik 7%, Bisa Picu Potensi Macet di Pelabuhan
-
Perang Lawan Baja Impor, Pelaku Industri Desak Pengawasan Ketat dan Wajib SNI
-
BPJS Gratis untuk Driver Ojol, Program Apresiasi Gojek Bikin Kerja Lebih Tenang
-
Menkeu Purbaya Kena Semprot Dua Menteri Prabowo Kurang dari 24 Jam
-
Peringatan Bahlil Soal Pasokan Energi RI Jika Ada Perang
-
Purbaya Akui Tiffany & Co Disegel Bea Cukai Gegara Impor Ilegal