Suara.com - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengkritik pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam mengelola pertanian nasional. Menurutnya nasib petani begitu memprihatinkan.
"Banyak lahan menganggur di daerah saya, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Perhatian pemerintah kepada petani semakin rendah," kata Defiyan saat dihubungi Suara.com, Rabu (7/3/2018).
Kondisi ini diperparah dimana pemerintah Daerah seperti bupati dan walikota, sebagian besar tak punya kemampuan untuk membuat skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sementara para petani, pekebun, peternak memiliki semangat untuk terus bertahan (survive).
Namun, ketidakhadiran negara dalam membangun fundamental ekonomi masyarakat dikhawatirkan akan semakin banyak alih fungsi lahan dan alih profesi masyarakat di desa. Padahal mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia selama ini hidup dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan dan kelautan.
"Oleh sebab itulah, pengembangan entitas ekonomi Koperasi mutlak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah," ujarnya.
Disisi yang lain, kelompok usia petani,peternak,pekebun dan nelayan juga sudah memasuki usia yang tidak lagi produktif atau sudah uzur. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, kelompok petani yang berusia 45 tahun ke atas (saat ini Tahun 2018, berarti usia petani ini sudah mencapai 50 Tahun lebih) terdapat sebesar 62 persen dari total jumlah petani. Sedangkan usia petani dalam kelompok produktif, yaitu kurang dari 35 Tahun hanya terdapat sebesar 12 persen, sisanya 26 persen adalah petani dengan usia antara 35-45 Tahun.
Dengan komposisi usia petani seperti ini, maka wajar kalau produktifitas sektor pertanian semakin menurun, sementara Badan Usaha Logistik (Bulog) akan kesulitan dalam membeli beras petani yang jumlah produksinya semakin tidak optimal. Kesulitan Bulog yang lain adalah, status badan hukum.Bulog yang membuat posisi lembaga ini sangat dilematis terhadap harga tukar beras petani.
"Sebab sebagai penyangga Bulog harus menjual di bawah harga pasar sebagai bentuk intervensi dalam operasi pasar jika terjadi gejolak harga akibat kesenjangan sisi permintaan dan penawaran," tutupnya.
Berita Terkait
-
Benih Berkualitas Angkat Hasil Panen Jagung Petani Jateng
-
Serap 4 Juta Ton Beras Petani, Bulog Mau Cari Gudang Tambahan
-
Mentan Amran Keluarkan Ancaman Tanggapi Keluhan Terkait Impor Sapi
-
Airlangga Yakin Lahan Papua Lebih Bagus untuk Food Estate Ketimbang Australia
-
Banjir Ancam Produksi Padi Lebak, Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Total
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
Terkini
-
Janji Percepat Bangun Huntara, Menteri PU: Tak Ada Warga Aceh Tinggal di Tenda Saat Ramadan
-
Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Begini Spesifikasi Huntara di Aceh Tamiang untuk Korban Bencana
-
Impor Tapioka Masih Tinggi, Pengusaha: Bukan Karena Stok Kurang, Tapi Harga Lebih Murah
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun
-
Rencana Peleburan Bulog-Bapanas Masih Proses Pembahasan
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Bansos PKH, BPNT dan BLT Tahap 1 Cair Februari 2026, Ini Cara Cek di HP Pakai NIK KTP
-
Gubernur Target Bank Jakarta Segera IPO Saham, Ini Persiapannya