Suara.com - Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2019 di Rapat Terbatas. Ratas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di kabinet kerja tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).
Pertama, Presiden Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama tahun 2018 yang mencapai angka 5,06 persen ditingkatkan. Caranya, kata Jokowi, dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing ekspor.
"Khusus untuk ekspor berbagai hambatan ekspor baik di perizinan di perbankan di pembiayaan termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan. Termasuk bukan hanya dari pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari pemerintah daerah," ujar Jokowi.
"Dan jangan kita ragu untuk mendesain insentif-insentif yang tepat. Segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera datang," ujar Jokowi menambahkan.
Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memerintahkan jajaran pemerintahannya untuk tetap waspada terhadap risiko ketidakpastian global, ekonomi global, volatilitas keuangan global yang dipicu dari kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat.
"Telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Tapi alhamdulillah dibandingkan negara-negara yang lain kita masih jauh lebih baik," kata Presiden.
Selain itu, faktor eksternal juga harus diwaspadai. Misalnya seperti harga minyak, potensi perang dagang Amerika -Cina, serta kondisi geopolitik internasional.
"Kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini serta makan antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru-baru ekonomi global," kata dia.
Pada poin ketiga, Presiden menekankan pentingnya fokus menjaga stabilitas keamanan.
"Sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan penurunan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan terus dapat kita teruskan dan kita percepat kita perbaiki," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Gibran hingga Dito Ariotedjo! Daftar Pejabat, Menteri dan Jenderal di Lingkaran Bisnis Raffi Ahmad
-
Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi: RI Kaya Nikel hingga Emas, Rakyat Jangan Hanya Jadi Penonton
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Purbaya Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Tercapai 2-3 Tahun Lagi
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2026 Diproyeksikan Turun ke 5 Persen
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Bangun Kepercayaan Investor, OJK Perkuat Governance Industri Keuangan melalui RGS 2026
-
Kentang hingga Wortel Lokal Siap Masuk Dapur MBG, Pendapatan Petani Lokal Berpotensi Naik
-
Komisi IV DPR Bersama Bulog Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Klaten
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z