Suara.com - Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2019 di Rapat Terbatas. Ratas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di kabinet kerja tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).
Pertama, Presiden Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama tahun 2018 yang mencapai angka 5,06 persen ditingkatkan. Caranya, kata Jokowi, dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing ekspor.
"Khusus untuk ekspor berbagai hambatan ekspor baik di perizinan di perbankan di pembiayaan termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan. Termasuk bukan hanya dari pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari pemerintah daerah," ujar Jokowi.
"Dan jangan kita ragu untuk mendesain insentif-insentif yang tepat. Segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera datang," ujar Jokowi menambahkan.
Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memerintahkan jajaran pemerintahannya untuk tetap waspada terhadap risiko ketidakpastian global, ekonomi global, volatilitas keuangan global yang dipicu dari kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat.
"Telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Tapi alhamdulillah dibandingkan negara-negara yang lain kita masih jauh lebih baik," kata Presiden.
Selain itu, faktor eksternal juga harus diwaspadai. Misalnya seperti harga minyak, potensi perang dagang Amerika -Cina, serta kondisi geopolitik internasional.
"Kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini serta makan antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru-baru ekonomi global," kata dia.
Pada poin ketiga, Presiden menekankan pentingnya fokus menjaga stabilitas keamanan.
"Sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan penurunan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan terus dapat kita teruskan dan kita percepat kita perbaiki," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Jam Tangan Ini Dijual Rp 7,6 Juta Buat Sindir Tarif Trump, Tertarik Beli?
-
Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Prabowo Gandeng Trump, China Menanti Giliran: Risiko Tarik Ulur Dua Raksasa Dunia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises