Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan utang Pemerintah yang naik Rp1 triliun setiap harinya. Menurut JK, pada dasarnya berhutang wajar dilakukan negara.
Apalagi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur. JK menjelaskan negara yang ingin membangun itu sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak punya modal, harus meminjam.
"Negara mana saja menjalankan itu, cuma caranya beda," kata Wapres.
Di Amerika Serikat, Wapres mengatakan bahwa pinjaman dilakukan dengan mencetak dolar, sementara pemerintah Jepang meminjam dari dana pensiun warganya. Sementara itu, Indonesia, karena rupiah tidak laku di luar negeri, Pemerintah melakukan pinjaman uang kepada Bank Dunia dan perbankan.
JK menegaskan bahwa kepemilikan utang Indonesia bukan hal yang perlu dikhawatirkan selama Pemerintah mampu membayarnya.
"Jadi, bukan soal Rp1 triliun, melainkan mampu dibayar atau tidak? Sekarang ini, ya, kita mampu membayarnya. Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya (triliun), melainkan kita bisa bayar atau tidak," tegas Wapres Kalla.
Terkait dengan nominal utang, JK mengatakan bahwa Kementerian Keuangan saat ini belum menghitung secara perinci total utang yang dimiliki Pemerintah.
"Saya belum hitung seperti itu. Akan tetapi, memang jumlahnya (dihitung) per tahun, kita tidak hitung per hari. Ada tambahan Rp200 triliun, ada mungkin Rp300 triliun," katanya.
Sebelumnya, dalam peluncuran buku Paradoks Indonesia, Bakal Capres RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa utang negara terus-menerus naik, hingga mencapai angka Rp1 triliun setiap harinya. Utang tersebut, menurut mantan Danjen Kopassus, dapat mengancam stabilitas perekonomian bangsa. (Antara)
Baca Juga: Prabowo: Utang Indonesia Naik Rp 1 Triliun Tiap Hari
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Klaim Temukan 25 Juta Pemilih Ganda di DPS
-
Akhirnya Djoko Santoso Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Timses Prabowo
-
Tim Prabowo - Sandiaga Tolak KPU Tetapkan DPT Rabu Besok
-
Kepuasan Publik ke Layanan Kesehatan Pemerintahan Jokowi Turun
-
Curhat Emak-emak ke Sandiaga: Uang Belanja Cukup, Sembako Naik
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya