Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh pemerintah Venezuela penyebab masyarakatnya menjadi miskin. AS juga menuduh gara-gara pemerintah rakyat Venezuela saat ini dilanda krisis pangan.
Seperti dilansir BBC, seorang pejabat perbendaharaan AS Marshall Billingslea mengatakan, para pejabat pemerintah Venezuela terlalu membebani program pangannya. Selain itu, lanjut dia, korupsi yang dilakukan Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga membuat jutaan rakyatnya sengsara.
Tuduhan tersebut diungkapkan Billingslea saat menghadiri pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan oleh Duta Besar AS Nikki Haley. Haley pun menuduh, perginya rakyat Venezuela juga dikarenakan korupsi yang dilakukan Presiden Nicolas Maduro.
"Ada yang salah ketika warga negara yang kaya minyak harus pergi untuk meminta di jalan-jalan Kolombia untuk memberi makan anak-anak mereka. Itu adalah korupsi rezim Maduro," kata Haley dalam pertemuan itu.
Berdasarkan, data PBB lebih dari 2,3 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak 2014. Tetapi pemerintah Venezuela bersikeras bahwa jumlah tersebut masih terbilang normal. Sementara, banyak yang menyebutkan kekurangan makanan dan obat-obatan sebagai alasan untuk pergi.
Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan saat ini negara sulit untuk mengimpor kebutuhan pokok untuk memenuhi gizi dan rakyatnya. Menurut dia, krisis ini dikarena kan oleh tindakan koersif unilateral oleh AS dan Uni Eropa.
AS telah menjatuhkan sanksi pada pemerintah Venezuela yang salah satunya, mencegahnya dari menjual utang. Kritik terhadap sanksi mengatakan ini membuat sulit bagi Venezuela untuk mengatasi masalah ekonominya.
Para pejabat Venezuela perorangan, termasuk Presiden Maduro, juga telah membekukan aset mereka dan beberapa dilarang bepergian ke AS dan Uni Eropa.
Berita Terkait
-
China dan Venezuela Siap Jegal PSSI! Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Jadi Rebutan
-
Trump Tingkatkan Tekanan Militer: AS Kirim Kapal Perang, Venezuela Tuduh CIA Terlibat!
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Nobel Perdamaian Dikasih ke Pendukung Genosida? 5 Dosa Pemenang Nobel 2025 yang Bikin Geger
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina
-
ESDM Mulai Pasok 16.000 LPG 3 Kg ke Banda Aceh
-
Profil PT Mayawana Persada, Deforestasi Hutan dan Pemiliknya yang Misterius
-
Mendag Lepas Ekspor Senilai Rp 978 Miliar dari 8 Provinsi
-
Modal Inti Superbank (SUPA) Tembus Rp8 Triliun, Naik Kelas ke KBMI 2