Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada semua pihak mulai dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk saling bekerjasama meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam seminar nasional bertema peran serta dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan dan moneter yang adil, transparan dan akuntabel.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar perekonomian stabil dan mencapai pembangunan dan menyelesaikan masalah struktural seperti kemiskinan," ujar Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Apalagi kata Sri Mulyani, tahun 2018 merupakan tahun yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana di tahun 2018 kondisi perekonomian memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dua atau tiga tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan normalisasi Amerika Serikat.
“Saya kembali menjadi Menteri Keuangan 2016. 2017 kita tutup cukup baik. 2018 ini dinamika global cukup menantang ditandai kebijakan normalisasi Amerika Serikat," jelasnya.
Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam bidang moneter adalah menaikkan suku bunga serta mengurangi likuiditas. Kedua hal tersebut merupakan salah satu upaya AS menormalisasi kebijakan moneter setelah terjadi krisis global pada 2008-2009 lalu.
"Waktu itu, dengan kondisi ekonomi yang turun tajam karena krisis, AS turunkan suku bunganya dari di atas 5 persen menjadi mendekati ke 0 persen. Dan sekarang karena ekonominya pulih kembali suku bunga dinaikkan kembali sekarang sudah mendekati 2 persen dan mungkin tahun depan masih ada naik lagi," katanya.
Menurut Sri Mulyani, hal ini mempengaruhi seluruh dunia. Pasalnya, pada saat yang sama dengan suku bunga yang meningkat Pemerintah AS melakukan extraordinary monetary policy mencetak banyak dolar AS dalam rangka untuk mengembalikan ekonomi yang terpuruk karena krisis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
THR ASN, PPPK, Polisi dan TNI Cair Kapan? Ini Penjelasannya
-
Perbaikan Jalan Rusak di Jalur Mudik Dilakukan Minimal 10 Hari Sebelum Lebaran
-
Menteri Perdagangan Kejar Menteri Desa, Minta Penjelasan tentang Pembatasan Alfamart dan Indomaret
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap