Suara.com - Produsen garmen di Bangladesh yang memasok produk H&M melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.
Hal ini dilakukan setelah para karyawan ikut melakukan protes dan unjuk rasa soal kenaikan upah.
Setidaknya tiga pabrik di Bangladesh melakukan PHK berhari-hari, setelah gelombang demo buruh yang membuat bentrokan antara polisi dan para pekerja pecah.
"Pekerja yang meneriakan slogan atau meninggalkan pabrik dan bergabung dalam prosesi untuk menuntut kenaikan upah, dan mereka yang memiliki hubungan dengan badan perdagangan, sekarang kehilangan pekerjaan," kata Kepala Pusat Serikat Buruh Pekerja Garmen Bangladesh, Kazi Ruhul Amin seperti dilansir Reuters, Kamis (7/2/2019).
PHK terjadi setelah berhari-hari protes dan bentrokan antara polisi dan pekerja pada Januari yang mendorong pemerintah untuk campur tangan dan memaksa produsen untuk menaikan upah.
Federasi Pekerja Garmen dan Industri Bangladesh melaporkan sedikitnya 7.580 pekerja dari 27 pabrik telah diberhentikan dalam beberapa pekan terakhir.
Industri garmen readymade di Bangladesh menyumbang 80 persen volume ekspor dari negara itu. Dan angka tersebut menjadikan Bangladesh pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China.
Seorang pejabat senior di Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh menolak mengomentari PHK tersebut.
Adapun tiga produsen lainnya yang melakukan pemecatan yaitu Crony Group, East West Industrial Park Ltd dan Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd.
Baca Juga: Program Tol Laut Jokowi Sempat Jadi Bahan Olok-olok, Nyatanya...
Produsen garmen itu mencantumkan label H&M Swedia dan pengecer pakaian Inggris sebagai klien di situs web mereka.
Crony dan Metro tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar terkait pemecatan karyawannya.
Sementara, kepala administrator East West, Aminul Islam mengatakan, beberapa pekerja menyerang pabrik dan menghancurkan aset. Dia mengatakan lebih dari 800 dari 6.500 pekerjanya telah ditangguhkan setelah insiden itu.
Meski demikian, H&M mengatakan, pihaknya menganggap kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan dan bahwa perusahaan sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di industri tekstil Bangladesh.
Merek Eropa lainnya seperti merek Mango dan A. Guess and Saks yang terdaftar sebagai klien oleh satu atau lebih dari tiga perusahaan garmen Bangladesh tidak langsung menanggapi saat dihubungi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari