Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) bertemu di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/6/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapat sejumlah masukan dari pelaku usaha tersebut.
Usai pertemuan, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencontoh Pemerintah China dalam menerapkan sistem perpajakan untuk usaha mikro dan kecil.
"Kami mohon supaya usaha mikro kecil mengikuti China di 2020 hingga 0 persen. 2,5 persen untuk yang sifatnya menengah tapi kalau usaha mikro dan kecil kami (minta) ikuti China 0 persen," ujar Ikhsan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Kata Ikhsan, pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil saat ini masih terlalu berat. Sebab kata dia, pengenaan pajak 0,5 persen bagi usaha mikro dan kecil itu dihitung dari omzet bukan keuntungan para pelaku usaha tersebut.
"Kami minta sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0 persen," ucap Ikhsan.
Tak hanya itu, Ikhsan menuturkan para pelaku UMKM juga meminta agar pemerintah konsisten menjalankan keuangan syariah.
"Kami usulkan UMKM paling cocok dengan keuangan syariah. Inilah yang kami minta upaya konsisten. Di kita ada Bank Muamalat yang paling pertama kali menerapkan sistem syariah itu paling cocok untuk UMKM. Jangan ada BI Checking lah, terus dengan fintech yang terasa bahwa bunganya terlalu tinggi," ucap dia.
Lebih lanjut, Ikhsan menuturkan presiden meminta agar usulan-usulan tersebut segera ditindaknjuti dan dibahas bersama-sama dengan menteri-menteri terkait.
"Setelah ini pak Presiden minta supaya dibahas kebijakan-kebijakan ini beberapa poin dibahas bersama menteri-menteri dan setelah itu kami akan diundang kembali sekitar 2-3 bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan," tandasnya.
Baca Juga: Mau Desain Kebijakan, Jokowi Undang Pelaku UMKM ke Istana
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), serta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo).
Berita Terkait
-
Mau Desain Kebijakan, Jokowi Undang Pelaku UMKM ke Istana
-
Harus Berbenah, Sri Mulyani Ingin UMKM Indonesia Jadi Tumpuan Ekonomi
-
Kemenperin Bikin Program e-Smart IKM, Dukung UMKM Masuk Pasar Online
-
Menteri PPN Bappenas Minta E-Commerce Serap 50 Persen Pelaku UMKM
-
Bicara UMKM, Jokowi Contohkan Kaesang Merintis Usaha Pisang
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga