Suara.com - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, pemerintah belum secara resmi menentukan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru.
"Sampai dengan hari ini, statement Jokowi kemarin belum ada penetapan lokasi teritorial otonom," ujar Akmal dalam diskusi Polemik bertajuk 'Gundah Ibu Kota Pindah' di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Tak hanya itu, Akmal menuturkan sebelum diputuskan menjadi Ibu Kota, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan seperti penetapan lokasi, persiapan lahan hingga prosedur pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Banyak tahapan apa yang dilakukan, kami katakan masih pada posisi melakukan kajian-kajian," ucapnya.
Oleh karena itu, Akmal menegaskan pemerintah belum memutuskan lokasi pemindahan Ibu Kota. Nantinya Presiden Jokowi yang akan mengumumkan lokasi Ibu Kota Baru.
"Walaupun kemarin ada pak Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil) menyampaikan bisa jadi salah satu alternatif, tetapi posisi fix masih menunggu keputusan bapak Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi memprediksi, jika Kalimantan Timur jadi Ibu Kota baru, maka tiga kawasan ini akan jadi pilihan presiden.
Tiga kawasan itu yakni, Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara karena keduanya dekat Balikpapan.
"Lokasi calon ibu kota sudah ditetapkan di Kaltim meski belum diputuskan titik persisnya, namun berdasarkan analisaku, di tiga kawasan itu," kata Aji.
Baca Juga: INDEF: Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ia meyakini tim pusat akan memilih salah satu dari tiga lokasi ini, bahkan bisa ketiganya untuk pengembangan ke depan karena masing-masing titik merupakan kawasan strategis dan memiliki keunggulan antara lain lahan luas, aman, dan jauh dari pemukiman.
Seandainya ibu kota kemudian diputuskan di Samboja, katanya, maka kawasan Sepaku-Penajam tetap diuntungkan karena akan menjadi daerah penyangga, bahkan untuk pemukiman pegawai yang diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa juga lebih tepat diarahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jika memang untuk perumahan pegawai mengarah ke Penajam, maka Penajam Paser Utara akan diuntungkan di banyak hal karena adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dimulai dari menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk menghubungkan Balikpapan-Penajam.
"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar awal persiapan ibu kota baru ini kan Rp 466 triliun secara tahun jamak yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021. Anggaran awal yang akan dikeluarkan kemungkinan Rp 50 triliun. Inilah salah satunya bisa untuk Jembatan Pulau Balang," ucap Aji.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM