Suara.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang cukai rokok. Anwar berharap kenaikan cukai rokok akan menurunkan persentase perokok di Indonesia.
Anwar menegaskan bahwasanya Muhammadiyah berkeyakinan hukum merokok itu haram. Sebab, kata Anwar, rokok bisa merusak kesehatan baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif yang terdampak asap rokok.
"Kenapa hukumnya haram karena itu akan merusak kepada yang bersangkutan dan juga akan bisa merusak kepada yang lain. Karena di dalam kandungan rokok itu ada zat-zat yang sangat membahayakan," kata Anwar di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).
Meski begitu, Anwar menyadari bahwa tidak mudah bagi seorang perokok untuk tiba-tiba menghentikan kebiasaannya itu. Anwar menilai setidaknya dengan menaikkan cukai rokok dapat menurunkan kebiasaan merokok bagi perokok aktif.
"Apakah itu harus ujug-ujug diberhentikan, tentu tidak, saya rasa secara bertahap. Tapi yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu bagaimana caranya supaya masyarakat ini berhenti merokok. Nah strateginya ini diantaranya ya dengan menaikkan cukai rokok," ujarnya.
Dengan naiknya cukai rokok, maka secara otomatis harga rokok pun menjadi lebih mahal. Dengan harga yang lebih mahal diharapkan para perokok mulai mengurangi konsumsi rokoknya.
"Kalau murah kan mereka dengan mudahnya mengambil (membeli) rokok. Tapi dengan mahalnya harga rokok kemungkinan akan mengurangi. Sehingga dengan demikian diharapkan kebiasaan rokok itu akan hilang," imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah sepakat akan menaikkan cukai rokok pada 2020 sebesar 23 persen dan harga jual rokok eceran sebesar 35 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keputusan kenaikan cukai dan harga rokok eceran telah melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar tiga aspek tujuan kebijakan cukai, yakni mengurangi konsumsi, mengatur industrinya, dan penerimaan negara.
Baca Juga: Viral, Pembuluh Darah Mata Lelaki Ini Pecah karena Bara Abu Rokok
"Memang ada tren yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Pertama jumlah prevalensi mereka yang mengisap rokok, meningkat. Baik dari sisi perempuan terutama, dan anak-anak dan remaja naik dari 7 persen menjadi 9 persen. Perempuan naik dari hanya 2,5 persen menjadi 4,8 persen. Oleh karena itu kita perlu perhatikan bagaimana menggunakan cukai ini dalam rangka untuk mengurangi tren kenaikan rokok tersebut," kata Sri Mulyani.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan