Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengevaluasi hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
Kini bola liar kisruh yang terjadi di kedua maskapai nasional ada di tangan BPKP. Lantas apakah BPKP sudah mulai mengaudit permasalahan kerjasama tersebut?.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Iswan Elmi mengatakan, bahwa saat ini lembaganya masih menunggu permintaan audit dari kedua masakapai tersebut.
"Minta diaudit, tujuannya baru kita klarifikasi betul-betul yang dimaksud tujuannya (permasalahan) itu baru langkah-langkah (yang perlu diambil) apa," kata Iswan saat ditemui di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro, Tanggerang, Minggu (10/11/2019).
Menurut Iswan, jika ada permintaan dari pemerintah untuk mengaudit kerjasama antara Garuda dan Sriwijaya, lembaganya bakal segera menghubungi kedua belah pihak dengan segera, tapi hingga kini belum ada permintaan pemanggilan tersebut.
"Harus panggil, minimal itu dua (Garuda dan Sriwijaya)," katanya.
Sebelumnya, Menhub Budi mengatakan BPKP akan diajak terlibat dalam menyelesaikan kisruh kerja sama manajemen (KSM) antara Garuda dan Sriwijaya.
Audit dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pokok perjanjian antara dua pihak tersebut.
Audit tersebut bakal dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu hingga 10 hari. Hasil audit akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kerjasam kedua maskapai tersebut.
Baca Juga: Bos Sriwijaya Air Janji Beri Kompensasi untuk Penumpang
Namun BPKP mengaku bisa menyelesaikan audit kerjasama tersebut hanya dengan satu hari kerja saja.
"Ya satu hari juga cukup kalau ngumpulin data asal ceplak ceplok aja kan bisa," katanya.
Berita Terkait
-
Usai Pertemuan di Kantor Luhut, Sriwijaya-Garuda Sepakat Rujuk Kembali
-
Sasar Korupsi Pasar Modal dan Perbankan, KPK Akan Rekrut Penyidik dari OJK
-
Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan dan 2.400 Rumah Sakit Diaudit
-
Auditor BPK Sebut Sjamsul Nursalim Layak Terima SKL BLBI
-
Berpotensi Rugikan Negara, DPRD Soroti Temuan BPK di Pemprov DKI
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN 2026 Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen
-
Gak Cuma Murah, Minyak Rusia Ternyata 'Jodoh' Buat Kilang Pertamina
-
OJK dan BEI Bongkar Data Pemilik Saham RI, Berharap Genjot Transparansi
-
Produksi Cat Nasional Tembus 1,5 Juta Ton, Pemerintah Soroti Pentingnya Keamanan Produk