Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengevaluasi hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
Kini bola liar kisruh yang terjadi di kedua maskapai nasional ada di tangan BPKP. Lantas apakah BPKP sudah mulai mengaudit permasalahan kerjasama tersebut?.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Iswan Elmi mengatakan, bahwa saat ini lembaganya masih menunggu permintaan audit dari kedua masakapai tersebut.
"Minta diaudit, tujuannya baru kita klarifikasi betul-betul yang dimaksud tujuannya (permasalahan) itu baru langkah-langkah (yang perlu diambil) apa," kata Iswan saat ditemui di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro, Tanggerang, Minggu (10/11/2019).
Menurut Iswan, jika ada permintaan dari pemerintah untuk mengaudit kerjasama antara Garuda dan Sriwijaya, lembaganya bakal segera menghubungi kedua belah pihak dengan segera, tapi hingga kini belum ada permintaan pemanggilan tersebut.
"Harus panggil, minimal itu dua (Garuda dan Sriwijaya)," katanya.
Sebelumnya, Menhub Budi mengatakan BPKP akan diajak terlibat dalam menyelesaikan kisruh kerja sama manajemen (KSM) antara Garuda dan Sriwijaya.
Audit dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pokok perjanjian antara dua pihak tersebut.
Audit tersebut bakal dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu hingga 10 hari. Hasil audit akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kerjasam kedua maskapai tersebut.
Baca Juga: Bos Sriwijaya Air Janji Beri Kompensasi untuk Penumpang
Namun BPKP mengaku bisa menyelesaikan audit kerjasama tersebut hanya dengan satu hari kerja saja.
"Ya satu hari juga cukup kalau ngumpulin data asal ceplak ceplok aja kan bisa," katanya.
Berita Terkait
-
Usai Pertemuan di Kantor Luhut, Sriwijaya-Garuda Sepakat Rujuk Kembali
-
Sasar Korupsi Pasar Modal dan Perbankan, KPK Akan Rekrut Penyidik dari OJK
-
Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan dan 2.400 Rumah Sakit Diaudit
-
Auditor BPK Sebut Sjamsul Nursalim Layak Terima SKL BLBI
-
Berpotensi Rugikan Negara, DPRD Soroti Temuan BPK di Pemprov DKI
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
Pilihan
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
-
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran Usai Kematian Khamenei, Simbol Janji Balas Dendam
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
Terkini
-
Harga Minyak Brent Melonjak 10 Persen, Menuju USD100 Akibat Perang Iran
-
IHSG Bisa Loyo Perdagangan Besok, Ini Saham-saham yang Bisa Dibidik
-
Purbaya Turun Tangan Selesaikan Proyek Jumbo Gas Abadi Masela
-
Transformasi Gaya Hidup Pintar, Produk Smart Home Makin Canggih Berkat AI
-
Kemenkeu Kantongi Rp 14,15 Triliun dari Penunggak Pajak Jumbo
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
-
Klarifikasi DPR soal Polemik MBG Sedot Anggaran Pendidikan
-
BI Ungkap Banyak Orang dan Korporasi Malas Ajukan Kredit Bank
-
Ruang Udara Timur Tengah Ditutup, Gimana Nasib Penerbangan Umrah?
-
Bank Mega Syariah Gaet DPK Lewat Tabungan Kurban