Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengevaluasi hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
Kini bola liar kisruh yang terjadi di kedua maskapai nasional ada di tangan BPKP. Lantas apakah BPKP sudah mulai mengaudit permasalahan kerjasama tersebut?.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Iswan Elmi mengatakan, bahwa saat ini lembaganya masih menunggu permintaan audit dari kedua masakapai tersebut.
"Minta diaudit, tujuannya baru kita klarifikasi betul-betul yang dimaksud tujuannya (permasalahan) itu baru langkah-langkah (yang perlu diambil) apa," kata Iswan saat ditemui di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro, Tanggerang, Minggu (10/11/2019).
Menurut Iswan, jika ada permintaan dari pemerintah untuk mengaudit kerjasama antara Garuda dan Sriwijaya, lembaganya bakal segera menghubungi kedua belah pihak dengan segera, tapi hingga kini belum ada permintaan pemanggilan tersebut.
"Harus panggil, minimal itu dua (Garuda dan Sriwijaya)," katanya.
Sebelumnya, Menhub Budi mengatakan BPKP akan diajak terlibat dalam menyelesaikan kisruh kerja sama manajemen (KSM) antara Garuda dan Sriwijaya.
Audit dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pokok perjanjian antara dua pihak tersebut.
Audit tersebut bakal dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu hingga 10 hari. Hasil audit akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kerjasam kedua maskapai tersebut.
Baca Juga: Bos Sriwijaya Air Janji Beri Kompensasi untuk Penumpang
Namun BPKP mengaku bisa menyelesaikan audit kerjasama tersebut hanya dengan satu hari kerja saja.
"Ya satu hari juga cukup kalau ngumpulin data asal ceplak ceplok aja kan bisa," katanya.
Berita Terkait
-
Usai Pertemuan di Kantor Luhut, Sriwijaya-Garuda Sepakat Rujuk Kembali
-
Sasar Korupsi Pasar Modal dan Perbankan, KPK Akan Rekrut Penyidik dari OJK
-
Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan dan 2.400 Rumah Sakit Diaudit
-
Auditor BPK Sebut Sjamsul Nursalim Layak Terima SKL BLBI
-
Berpotensi Rugikan Negara, DPRD Soroti Temuan BPK di Pemprov DKI
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Bukan Sekadar Bantuan, Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Langkah Nyata Entaskan Kemiskinan
-
BEI Rilis Liquidity Provider Saham, Phintraco Sekuritas Jadi AB yang Pertama Dapat Lisensi
-
Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli
-
Pakar: Peningkatan Lifting Minyak Harus Dibarengi Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Tunjuk Muhammad Baron Jadi Juru Bicara
-
Dua Platform E-commerce Raksasa Catat Lonjakan Transaksi di Indonesia Timur, Begini Datanya
-
KB Bank Catat Laba Bersih Rp265 Miliar di Kuartal III 2025, Optimistis Kredit Tumbuh 15 Persen
-
Ekspor Batu Bara RI Diproyeksi Turun, ESDM: Bukan Nggak Laku!
-
IHSG Berhasil Rebound Hari Ini, Penyebabnya Saham-saham Teknologi dan Finansial
-
Pengusaha Muda BRILiaN 2025: Langkah BRI Majukan UMKM Daerah