Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta reformasi perpajakan di terus dilanjutkan.
Presiden Jokowi meminta reformasi perpajakan terus dilanjutkan, terutama penataan ulang pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Instruksi itu dilontarkan Jokowi saat rapat terbatas mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Saya minta reformasi perpajakan di Dirjen Pajak harus dilanjutkan, mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis jatah dan sistem informasi perpajakan," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta agar kebijakan penyetaraan level bagi pelaku usaha konvensional dan e-commerce harus mulai ditempuh.
"Saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan pemberian insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu dalam rangka peningkatan daya saing.
Pasalnya, kata dia, fasilitas insentif perpajakan harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi, sinkronisasi dengan peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah dan mengatur retribusi daerah.
"Karena itu saya minta perhatian Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) betul-betul mengawal konsistensi, koherensi antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi di daerah."
Baca Juga: Penggantian Dirjen Pajak Jadi Momen Penting Reformasi Pajak
Selain itu, untuk mendukung peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, Jokowi meminta agar implementasi pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen.
Instrumen tersebut di antaranya tax holiday, tax allowance, investment allowance, super deduction tax untuk pengembangan kegiatan vokasi.
"Juga untuk industri padat karya memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak. Saya minta berbagai insentif perpajakan memberikan tendangan yang kuat, bisa berdampak besar bagi peningkatan daya saing dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan.”
Berita Terkait
-
Menpan RB Minta Kepala Daerah Berani Buat Terobosan dan Pangkas Birokrasi
-
Jadi Staf Khusus Presiden, Belva Devara Bagikan Tips Dapatkan Gelar Ganda
-
5 Gaya OOTD Angkie Yudistia, Milenial yang Jadi Staf Khusus Jokowi
-
Kerja Paruh Waktu, 7 Staf Khusus Presiden Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta
-
Jokowi ke Prabowo: Siapkan Alutsista yang Cocok dengan Perang Masa Depan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Dear Pak Prabowo! Utang RI Tembus Rp7.509 Triliun, Bayi Baru Lahir Langsung Menanggung Rp26 Juta
-
Kapal Tanker China Gagal Tembus Blokade AS di Teluk Persia
-
Kursi Panas Bos Astra: Sinyal Kuat Rudy Gantikan Djony Bunarto, Saham ASII Langsung Gaspol!
-
Punya Utang Pinjol di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR, Apa Dampaknya ke Perbankan?
-
Apa Itu Nafta? Yang Bikin Harga Plastik Makin Mahal
-
Permintaan Melemah, Harga Konsentrat Tembaga dan Emas RI Anjlok
-
Minyakita Sulit Didapat dan Mahal, Pedagang Kritik Distribusi Bulog
-
IHSG Masih di Zona Hijau Pada Sesi I, 447 Saham Melesat
-
Industri Gula Amburadul, Swasembada Terancam Gagal?
-
Harga Bahan Baku Plastik Bisa Naik 70%, Apindo Sebut Pabrik Terancam Tak Produksi Bulan Depan