Suara.com - Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini didukung dengan cadangan beras saat ini yang mencapai 4.776.000 ton.
"Kebutuhan Natal dan tahun baru, saya pastikan aman. Kami juga sudah mengantisipasi dan melakukan validasi data dari kesiapan-kesiapan panen," ujar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Ia menambahkan, kebutuhan beras juga akan terjamin karena secara perlahan, panen raya akan berlangsung pada akhir Desember tahun ini hingga memasuki masa puncak, April 2020. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki stok beras yang baru.
"Apalagi pada Januari nanti, kami prediksi akan terjadi stok beras baru sebanyak 16.000 ton. Lalu pada Februari sebanyak 576.000 ton, dan puncak panen raya pada Maret menuju April, kurang lebih mencapai 4.255.000 ton," katanya.
Meski demikian, kata Syahrul, Indonesia sempat memiliki kekurangan beras sebanyak 1.241.000 ton pada November 2019. Kekurangan ini disimpulkan dari data produksi beras yang hanya 1.233.000 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan beras mencapai 2.474.000 ton.
"Tapi kita masih punya cadangan sebanyak yang saya sebutkan tadi," katanya.
Di samping kebutuhan dalam negeri, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi, dalam rapat terbatasnya menginstruksikan kementerian terkait melalukan ekspor beras ke sejumlah negara.
"Tadi ada perintah dari presiden, bahwa saya diminta untuk mempersiapkan ekspor beras, sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insyaallah, per Januari akan dilakukan persiapan," katanya.
Menurut Syahrul, beras yang akan diekspor rencananya 100.000 sampai 500.000 ton, yang meliputi bibit, irigasi dan lahan. Di samping itu, ada juga persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting pada proses ekspor. Ia optimistis, proses ini bisa dilakukan pada awal Maret 2020.
Baca Juga: Diskusi Kementan dan Alumni IPB, Dorong ABGC Konsolidasi Gerakan Pertanian
"Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Yang jelas, kita harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain. Walaupun sampai sejauh ini belum ada komunikasi yang lebih teknis dengan negara tujuan ekspor. Saya mohon waktu," katanya.
Untuk itu, Syahrul memastikan pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Dalam hal ini, dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
"Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja yang penting kita ekspor," ujarnya.
Berita Terkait
-
RIPH Bawang Putih, Kementan Tegaskan Tak Ada Jual Beli Kuota Maupun Kartel
-
Sudah Lapor LHKPN ke KPK, Menteri Jokowi: Ada Apa Ini Nanya-nanya?
-
Kementan dan IPB Akselerasi Bangun Pertanian Berbasis Sains dan Teknologi
-
Mentan dan Gubernur Jatim Lepas Ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak
-
Mentan : Peningkatan Ekspor Pangan Perlu Tiru Cara Negara yang Berhasil
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI
-
Tiket Indomaret Fun Run 2026 Bisa Dibeli Lewat BRImo, Ada Diskon Rp 25 Ribu
-
Menko Airlangga Minta Dubes Negara Sahabat Kawal Realisasi Investasi Hasil Lawatan Prabowo