DPR Pesimis dengan Janji Erick Thohir Bayar Duit Nasabah Jiwasraya Maret

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan mengembalikan dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Maret dengan cara dicicil. Namun Anggota Dewan Komisi VI DPR RI Herman Khaeron pesimistis pembayaran tersebut bisa dilakukan karena terbentur sejumlah masalah.

Menurut Herman ada sejumlah masalah yang harus dihadapi soal pencairan dana nasabah tersebut, terutama terbentur sejumlah aturan baik di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Rencana Pak Erick dan Kementerian BUMN itu bulan Maret tapi kemarin kami pembahasan (rapat panja) dengan cara apa aturannya seperti apa sektor-sektor mana yang terkait dan mungkinkah awal Maret itu kita bisa bayarkan dengan cara mencicil kepada para nasabah," tanya Herman saat ditemui di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (2/2/2020).

"Kalau pikiran saya kalau opsi-opsi pembayaran mungkin bisa kita selesaikan sampai Maret, tapi kalau pembayaran agak riskan tapi tergantung seluruh banyak pihak karena kan OJK punya aturan-aturan super visinya, kemudian Kementerian Keuangan juga punya aturan-aturan lainnya," lanjut Herman.

Yang terpenting kata Herman saat ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, dengan membangun solusi jangka panjang.

"Yang terpenting bahwa bagaimana kita membangun solusi ini jangan hanya jangka pendek karena kalau hanya menyediakan Rp 2 triliun itu kan hanya untuk meningkatkan klaim saja atau membayar kewajibannya yang itu juga terjadi kenaikan antara November 2019 ke Januari akhir 2020," katanya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan mengembalikan dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Maret.

"Insya Allah dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya sesuai saran yang disampaikan, kami akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret, tapi kalau memang bisa lebih cepat kami coba lakukan," ujar Erick dalam rapat Panja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Erick, pembayaran polis nasabah akan terlaksana jika panitia kerja Komisi VI menyetujui konsep penyelamatan Jiwasraya yang telah dibuatnya.

Baca Juga: SBY Disebut Baper di Kasus Jiwasraya, Anak Buah Pasang Badan

"Tapi dalam konteks pembicaraan hari ini, akhir Maret mulai ada pembayaran kalau konsep yang kami paparkan secara tertutup itu bisa disetujui," jelas dia.

Dalam hal ini, Erick akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari solusi yang terbaik dalam penyelematan Jiwasraya.

"Dalam pembicaraan awal, kami jadi ingin ada pencarian di Maret," ucap dia.