Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron membela petingginya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibilang bawa perasaan alias baper dalam kasus skandal Jiwasraya.
"Kalau melihat substansi dalam artikel itu bisa ditangkap seorang yang positif dari pak SBY punya pengalaman panjang dan ada empat kali punya pansus di dalamnya supaya kalaupun ada keinginan untuk pansus, kita harus menyasar yang substansi," kata Herman dalam sebuah diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Minggu (2/2/2020).
Menurut Herman, tulisan SBY di akun media sosial Facebook terkait kasus Jiwasraya merupakan bentuk kepedulian dirinya sebagai mantan Presiden Indonesia selama 10 tahun, menurutnya SBY menulis itu karena beranggapan bahwa kasus ini bisa berdampak sistemik dan merugikan masyarakat kelas bawah.
"Tulisan pak SBY merupakan keresahan jika kasus ini tidak diselesaikan akan banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat bawah, kalau yang punya uang mungkin masih bisa merasakan kehidupan tapi bagaimana yang tak punya uang," katanya.
Maka dari itu, kasus perusahaan asuransi pelat merah ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah agar bisa segera diselesaikan. Makanya, kata Herman, kenapa Demokrat mendukung penuh adanya Pansus Hak Angket dalam masalah ini.
Masih menurut Herman, bahwa para nasabah juga sangat dipikirkan oleh SBY, mengingat uang nasabah begitu besar jumlahnya.
"Ada keresahan dari seluruh nasabah untuk mendapatkan haknya, sampai awal 2020 itu belum ada kepastian apakah para nasabah dapat haknya atau enggak," ucap Herman.
Dia juga meminta pembahasan mengenai Jiwasraya berdasarkan data. Ia meminta pihak-pihak tak sekadar menyalahkan kondisi 10 tahun lalu atau saat era SBY.
"Buka saja ke publik supaya semua tahu bahwa persoalan kenegaraan tidak boleh ditutupi suatu saat akan meledak. Apalagi ada indikasi bahwa kasus ini terjadi di mana-mana," katanya.
Baca Juga: Cara Sandiaga Uno Kembalikan Kondisi Keuangan Jiwasraya dan Asabri
Sebelumnya, SBY melalui laman Facebook resminya menyampaikan padangan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai angka Rp 13 triliun.
Menurut SBY, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan skandal jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY seperti dikutip Suara.com, Senin (27/1/2020).
Bahkan SBY menyebut selain Jiwasraya dan Asabri, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.
SBY pun menyinggung soal adanya perbedaan pendapat di DPR terkait pembentukan panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.
"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus." Kata SBY.
Berita Terkait
-
Cara Sandiaga Uno Kembalikan Kondisi Keuangan Jiwasraya dan Asabri
-
Di Hadapan Wapres Ma'ruf Amin, Ketum PBNU Ungkit Kasus Jiwasraya
-
Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Bakal Tangani Kasus Korupsi Jiwasraya
-
Modus Cuci Uang Jiwasraya Diputar ke Properti hingga Kafe Bergaya Moge
-
Tagih Janji Pelunasan Jiwasraya, Nasabah: Saya Butuh untuk Biaya Hidup
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi