Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah bersikap plin-plan alias tidak tegas dalam membuat kebijakan terkait larangan mudik Lebaran. Larangan itu diberikan lantaran wabah virus corona.
Sejauh ini larangan tersebut sifatnya masih imbauan dan belum ada penegasan lebih lanjut oleh pemerintah.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam konferensi video mengatakan ketidaktegasan itu terjadi akibat kewenangan untuk mudik tahun ini berada di dua kementerian lembaga. Dua kementerian itu adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurutnya keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut.
"Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat," kata dia seperti ditulis Senin (13/4/2020).
Tulus menyebut dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, semua pihak sepakat meminta pemerintah untuk melarang mudik tahun ini. Namun berbagai masukan itu tak diindakan melihat kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang.
"Beberapa waktu lalu saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar," kata dia.
Tulus menambahkan pertimbangan pemerintah untuk tetap bersikukuh melaksanakan mudik tahun ini lantaran banyak nilai manfaatnya. Salah satunya membawa nilai ekonomi ke daerah.
"Kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah," tandas dia.
Baca Juga: Jakarta PSBB Corona, IHSG Dibuka Loyo dan Letoy di Awal Pekan
Tulus pun meminta kebijakan pemerintah saat ini tidak didasarkan pada kajian ekonomi jangka pendek semata. Namun juga mempertimbangkan kajian-kajian dari ahli medis untuk menekan penyebaran wabah virus corona.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Harga Bahan Baku Plastik Bisa Naik 70%, Apindo Sebut Pabrik Terancam Tak Produksi Bulan Depan
-
Volume Bongkar Muat IPC TPK Tumbuh Tipis 0,9% di Kuartal I-2026
-
CMNP Optimistis Menang Gugatan Rp 119 T Lawan Hary Tanoe, Incar Aset di Beverly Hills
-
Indonesia Cari Pasokan Energi Baru, Bahlil Temui Menteri Energi Rusia
-
Strategi Cegah Stunting Jasindo, dari Sawah ke Meja Makan
-
Harga Minyak Turun Makin Dalam, Kabar Gencatan Senjata AS-Iran Menguat
-
Konflik Timur Tengah Mereda? Harga Minyak Langsung Terkoreksi
-
BRI Bagikan Dividen Rp52,1 T, Pemegang Saham Terima Rp346 per Saham
-
Babak Baru Diplomasi AS-Iran, Trump Ingin Ada Kesepakatan Cepat Akhiri Perang Iran
-
Rupiah Menguat Tipis di Tengah Pelemahan Dolar AS, Cek Harga Kurs Hari Ini