Suara.com - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana penanganan COVID-19 dikelola dengan baik, tepat sasaran, juga prosedurnya sederhana, tidak berbelit.
Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah pada Senin (15/6/2020).
“Saya mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan,” ajak Presiden.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengharapkan bekerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan aparat pengawasan intern sehingga akan membuahkan suatu suasana kolaborasi yang konstruktif.
Hal tersebut akan berguna bagi Pemerintah untuk terus memanfaatkan dan menyempurnakan kebijakan dan desain dari pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Karakteristik COVID-19 sebagai penyakit yang sangat mudah menular dan memiliki daya mematikan memaksa Pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah drastis yang memiliki konsekuensi dari sisi sosial, ekonomi dan keuangan, seperti travel ban, total border shut down, dan partial shut down atau lockdown dari berbagai tempat, kota atau provinsi.
Semenjak kasus COVID pertama diidentifikasi di Indonesia pada bulan Maret, volatilitas di sektor keuangan yang sangat tinggi. Guncangan mulai pasar saham, pasar surat berharga, nilai tukar bergejolak luar biasa tinggi mengakibatkan situasi kegentingan yang memaksa.
Namun Pemerintah menyadari meskipun di satu sisi ada kebutuhan untuk harus melakukan tindakan yang luar biasa cepat penggunaan keuangan negara, harus tetap dilakukan secara akuntabel dan tata kelola yang baik.
“Di sini lah saya mengharapkan pengawasan intern, baik itu di Inspektorat Jenderal maupun oleh BPKP sebagai pengawasan intern pemerintah, mampu menjadi institusi dan fungsi untuk mendampingi dan menyempurnakan langkah-langkah kedaruratan. Karena kita memang menyadari langkah yang cepat pasti tidak sempurna dan pasti ada hal yang tidak 100 persen tepat,” kata Menkeu.
Baca Juga: Mungkinkah Ikan Salmon Jadi Sumber Penularan Virus Corona? Ini Kata Ahli
Menutup sambutannya, Menkeu menyampaikan harapannya agar pelaksanaan kebijakan dan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seadil-adilnya bagi masyarakat Indonesia dan dunia usaha serta perekonomian kita.
Berita Terkait
-
Belajar dari Kasus Jokowi, Kenali Ciri-ciri Ijazah Asli Biar Nggak Dituduh Palsu
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
BRI Umumkan Dividen Interim 2025 Rp137 per Saham, Didukung Laba Rp41,2 Triliun
-
Pengusaha Masih Males Ambil Utang ke Bank, Dana Kredit Nganggur Capai Rp2.500 Triliun
-
Efek Banjir Sumatra, Kemenkeu Permudah Cairkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana
-
Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
-
Ikuti Jejak Rupiah, IHSG Meloyo Hari ini Balik ke Level 8.600
-
Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
-
Purbaya Akui Ada Kementerian Lelet Serap Anggaran, Dana Dikembalikan Tembus Rp 4,5 T
-
Energi Terbarukan Mulai Masuk Sektor Tambang dan Perkebunan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya