Suara.com - Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikritik sejumlah pihak. Fokus utama kritik adalah kenaikan anggaran Covid 19 secara tiba-tiba tanpa basis perhitungan yang memadai.
Hal ini membuktikan pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola angaran negara.
"Desain anggaran Covid 19 kacau balau. Suka-suka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saja," ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp 677,2 Triliun menjadi Rp 695,2 Triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Sri Mulyani merinci total anggaran Rp 695,2 Triliun itu terdiri dari kesehatan Rp 87,55 Triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 Triliun, insentif usaha Rp 120,61 Triliun, UMKM Rp 123,46 Triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 Triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 Triliun.
"Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet bahwa ada tambahan belanja dibanding di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Beberapa biaya penanganan Covid-19 ditingkatkan," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Hardjuno mengaku terkejut dengan kenaikan anggaran ini. Apalagi, perubahan anggaran ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan catatannya, pada bulan Mei 2020, anggaran alokasi awal untuk memerangi covid 19 hanya sebesar Rp 405,1 Triliun.
Kemudiannya, tiba-tiba angkanya dinaikin lagi mencapai Rp 641,1 Triliun. Lalu tak lama berselang, anggaran covid-19 naik lagi sebesar Rp 677,2 Triliun.
Dan kini kenaikannya membengkak menjadi Rp 695,2 Triliun. Namun sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan yang menjadi dasar kenaikan anggaran ini.
Baca Juga: Ini Alasan Sri Mulyani Takut Gelombang Kedua Wabah Corona Datang
"Bayangkan, dalam hitungan minggu ada lagi kenaikan anggaran. Ini aneh bin ajaib," tuturnya.
Mestinya, Menkeu yang menyandang predikat Menkeu terbaik dunia punya perencanaan yang baik. Sehingga bisa menghitung dengan cermat berapa triliun yang harus dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan untuk memerangi Covid 19.
"Bagi saya, kenaikan anggaran ini sangat aneh. Apalagi, Kemenkeu tidak pernah menjelaskan secara gamblang terbuka ke publik. Terutama, parameter kenaikan tersebut," imbuhnya.
Desain anggaran yang kacau balau ini mengkonfirmasikan Menkeu tidak punya perencanaan yang baik untuk menanggulangi bencana wabah covid 19.
"Ibarat mobil tanpa rem, anggaran Covid-19 ini terus membengkak. Benar-benar kacau balau tanpa perhitungan yang matang," jelasnya.
Dia menyindir kenaikan anggaran Covid 19 tanpa memikirkan sumber pendanaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
Terkini
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Menkeu Purbaya Bikin Kejutan! Kebijakan Baru Ini Bikin Saham Rokok Berjaya, IHSG Ikut Menghijau
-
Tokocrypto Listing Token SOON, Buka Pintu Investor RI Jajal Teknologi Blockchain
-
Menkeu Purbaya Mau Gandeng Penjual Rokok Ilegal Biar Tetap Bayar Pajak
-
Spesifikasi Shenyang J-35, Jet Tempur Gen 5 China yang Saingi F-35 Milik AS
-
Ada Temuan Belatung di Menu MBG, Ternyata Bos BGN Ahli Serangga
-
Pegadaian Raih Kembali Sertifikat ISO 22301:2019, Semakin Perkuat Ketahanan Operasional
-
Dijual Online Berkedok Pakaian Dalam, Bea Cukai Ngaku Kesulitan Berantas Rokok Ilegal
-
Menkeu Purbaya Bantah Perintah Himbara Naikkan Bunga Deposito Valas
-
Risiko dan Peluang Pemangkasan Suku Bunga saat Tekanan Inflasi masih Berlangsung