Suara.com - Pemerintah berencana untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) tak ramah lingkungan seperti Premium. Rencananya, daerah Pulau Jawa, Madura, Bali yang terlebih dahulu BBM jenis Premium dihapus.
Menurut Pengamat Energi, Komaidi Notonegoro, masyarakat bakal mengikuti arahan pemerintah untuk tak mengkonsumsi BBM jenis Premium, asalkan pemerintah tegas dan konsisten menghapus BBM jenis Premium tersebut.
"Masyarakat kita umumnya nurut dan pemaaf. Jika pemerintah tegas ya pasti akan ikut," ujar Komaidi saat dihubungi Suara.com, Jumat (4/9/2020).
Komaidi menilai, pemerintah selama ini tak konsisten dalam menerapkan kebijakan penghapusan BBM Premium. Sebab, pada 2014 pemerintah lewat Perpres 191 tahun 2014, pendistribusiian BBM Premium hanya untuk daerah di Pulau Jawa, Madura, Bali.
Dengan kebijakan itu, konsumsi premium sempat turun dari 12 juta kilo liter menjadi 6 juta kilo liter.
Sayangnya, lanjut Komaidi, menjelang pilpres Perpres 191/2014 direvisi dengan Perpres 43/2018 dan Premium disediakan lagi di Jawa Madura Bali.
"Akibatnya Premium yang sudah sempat turun konsumsinya ke 6 juta Kilo liter naik lagi di kisaran 11 juta kilo liter," ucap Komaidi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menanggapi terkait dengan adanya rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak ramah lingkungan seperti Premium.
Arifin menuturkan, program penghapusan Premium dan digantikan Pertalite untuk mengurangi polusi udara.
Baca Juga: Pengamat Energi Setuju BBM Premium Dihapus dari SPBU Pertamina
Apalagi, ditambah dengan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan yang menganjurkan penggunaan BBM ramah lingkungan.
"Pertalite dan Premium memang dengan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup ini kita dipacu bisa menyediakan energi bersih. Norway sudah beri kompensansi penghematan co2. Salah satu program ganti premium dengan pertalite agar bisa mengurangi masalah polusi ini," ucap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, Arifin mengungkapkan, saat ini hanya ada hitungan jari negara yang masih mengkonsumsi premium. Bahkan, Indonesia negara besar yang masih menggunakan premium.
"Premium cuma ada lima negara yang masih menggunakan, dan Indonesia salah satu negara besar yang masih menggunakan premium ini," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pemerintah Mau Guyur Dana Rp 6 Miliar Buat Hidupkan Industri Tekstil
-
Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan di Ekosistem Venture Capital
-
Pelaku Industri Keluhkan Kuota PLTS Atap Masih Jadi Hambatan
-
Shell, BP dan Vivo Diminta Bernegosiasi dengan Pertamina untuk Beli Solar
-
ESDM Beberkan Sosok Perusahaan Pemenang Tender Pembangunan WKP Telaga Ranu
-
CEO Danantara: 1.320 Huntara Bakal Diserahkan ke Korban Banjir Sumatera Besok
-
Perusahaan Dompet Digital Mulai Sasar Segmen Olah Raga
-
Pemerintah Buka Seluasnya Akses Pasar Ekspor untuk Redam Gejolak Ekonomi Global
-
Menko Airlangga Sebut Presiden Lebih Pilih Terapkan B40 Tahun Ini
-
Danamon Bakal Kembangkan Solusi Pembiayaan Kredit Karbon Berbasis Alam