Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Komisi XI DPR.
Dalam rapat kerja yang dilakukan secara fisik dan virtual, Selasa, (15/9/2020), Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kemenkeu pada RAPBN 2021 sebesar total Rp 43,307 triliun, di mana untuk Kemenkeu sendiri Rp 34,8 triliun dan untuk satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungannya sebesar Rp 8,5 triliun.
“Kami mengharapkan dukungan dan persetujuan Komisi XI untuk total pagu Rp 43,307 triliun yang terdiri dari pagunya Kementerian Keuangan sendiri yaitu Rp 34,8 triliun terdiri dari 5 program yang tadi telah kami sampaikan. Untuk Satker BLU sendiri ada Rp 8,5 triliun yang telah kami sampaikan terdiri dari Satker LPDP, BPDPKS, PIP, LMAN, PKN STAN, dan BPDLH,” kata Sri Mulyani.
Dirinci per program, anggaran tersebut untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 65,696 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,23 triliun, belanja negara Rp 33,75 miliar, perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 233,74 miliar, serta dukungan manajemen Rp 40,74 triliun.
Sementara itu, dirinci dari setiap fungsi, yaitu Rp 40,493 triliun untuk fungsi pelayanan umum, Rp 209,9 miliar untuk fungsi ekonomi seperti LNSW, PIP, dan BPDLH, dan Rp 2,603 triliun untuk fungsi pendidikan seperti LPDP dan PKN STAN.
“Kami berharap anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021 sebesar empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dapat disetujui oleh Komisi XI pada rapat kerja saat ini," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan bahwa Komisi XI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu setelah mendengarkan pendapat dari seluruh fraksi.
“Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah," katanya saat membacakan kesimpulan hasil rapat kerja," kata dia.
Baca Juga: Ini Postur RAPBN 2021 yang Disetujui DPR
Berita Terkait
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Cecar Kepala BGN di Rapat Soal MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong
-
Pemerintah Wajibkan Rapid Test di Dapur MBG, Perpres Darurat Segera Terbit
-
Korban Keracunan MBG Tembus 5.000, DPR Bongkar Dugaan Kelalaian Dapur: Sejak Awal Sudah Disampaikan
-
Insiden Keracunan MBG, DPR Janjikan Perbaikan Lewat Evaluasi di Komisi IX
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan