Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Komisi XI DPR.
Dalam rapat kerja yang dilakukan secara fisik dan virtual, Selasa, (15/9/2020), Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kemenkeu pada RAPBN 2021 sebesar total Rp 43,307 triliun, di mana untuk Kemenkeu sendiri Rp 34,8 triliun dan untuk satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungannya sebesar Rp 8,5 triliun.
“Kami mengharapkan dukungan dan persetujuan Komisi XI untuk total pagu Rp 43,307 triliun yang terdiri dari pagunya Kementerian Keuangan sendiri yaitu Rp 34,8 triliun terdiri dari 5 program yang tadi telah kami sampaikan. Untuk Satker BLU sendiri ada Rp 8,5 triliun yang telah kami sampaikan terdiri dari Satker LPDP, BPDPKS, PIP, LMAN, PKN STAN, dan BPDLH,” kata Sri Mulyani.
Dirinci per program, anggaran tersebut untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 65,696 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,23 triliun, belanja negara Rp 33,75 miliar, perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 233,74 miliar, serta dukungan manajemen Rp 40,74 triliun.
Sementara itu, dirinci dari setiap fungsi, yaitu Rp 40,493 triliun untuk fungsi pelayanan umum, Rp 209,9 miliar untuk fungsi ekonomi seperti LNSW, PIP, dan BPDLH, dan Rp 2,603 triliun untuk fungsi pendidikan seperti LPDP dan PKN STAN.
“Kami berharap anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021 sebesar empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dapat disetujui oleh Komisi XI pada rapat kerja saat ini," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan bahwa Komisi XI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu setelah mendengarkan pendapat dari seluruh fraksi.
“Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar empat puluh tiga triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah," katanya saat membacakan kesimpulan hasil rapat kerja," kata dia.
Baca Juga: Ini Postur RAPBN 2021 yang Disetujui DPR
Berita Terkait
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Tuntutan Kenaikan Upah?
-
Anggota Komisi IX DPR RI Meminta Ada Kelanjutan Program Magang Nasional: Jangan Sampai Mubazir
-
Gelar Rapat Tertutup, Komisi IX DPR Sepakati Tambahan Anggaran Buat Kemenaker Rp 144 Miliar
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pemilik Pagar Laut Tangerang yang Ramai Dibahas Pandji Pragiwaksono
-
IHSG Melesat di Awal Perdagangan 2026, Tembus Level 8.676
-
Pemulihan Dipacu, Warga Aceh Segera Tempati Hunian Sementara Berstandar Layak
-
Harga Emas Antam Merosot di Tahun Baru, Hari Ini Dipatok Rp 2.488.000 per Gram
-
Alami Gagal Bayar, Ini Sanksi yang Diberikan OJK untuk Dana Syariah Indonesia
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026