Suara.com - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan tetap.
Persetujuan disepakati pada saat rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Gedung DPR RU, Selasa (29/9/2020).
"Kami berterima kasih atas dukungam dari dewan perwakilan rakyat dalam memulihkan ekonomi Indonesia di 2021 kita akan terus melakukan langkah extraordinary untuk ekonomi 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya yang disiarkan secara virtual.
Dia mengatakan, semua yang disampaikan oleh fraksi partai beserta catatannya merupakan tantangan pemerintah.
Semua fraksi partai di DPR menilai pandemi covid-19 yang masih berlangsung membuat masa depan ekonomi tahun 2021 dipenuhi ketidakpastian.
Karenanya, pemerintah dan DPR harus memformulasikan APBN 2021 untuk menstimulasi dunia usaha agar cepat pulih serta kembali bangkit.
"Namun di lain sisi juga memberikan sinyalemen kehati-hatian, signal prudent atau kebijakan dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan APBN," ucap Sri Mulyani.
Berikut, asumsi dasar makroekonomi dalam APBN 2021:
- Pertumbuhan ekonomi 5 persen
- Inflasi 3 persen
- Nilai tukar Rp 14.600 per dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen
- Harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel
- Lifting minyak bumi 705.000 barel per hari (bph)
- Lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari
Sasaran indikator dan target pembangunan:
Baca Juga: Pakai Dana APBN 2021 Rp 18 T buat Vaksin Covid, Pemerintah Siapkan Perpres
- Tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen
- Tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen
- Rasio gini 0,377-0,379
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95
- Nilai Tukar Petani 102-104
- Nilai Tukar Nelayan 102-104
Sementara dari perincian pendapatan dan belanja negara, APBN tahun 2021 dirancang masih dengan skema defisit karena pendapatan lebih rendah daripada belanja. Berikut perinciannya:
- Pendapatan negara Rp 1.743,64 triliun
- Perpajakan Rp 1.444,54 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 298,20 triliun
- Belanja negara Rp 2.750,02 triliun
- Belanja pemerintah pusat Rp 1.954,54 triliun
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 795,47 triliun
- Defisit APBN Rp 1.006,37 triliun atau 5,7 persen dari PDB
- Pembiayaan utang Rp 1.177,35 triliun.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Gubernur BI Optimis Ekonomi Indonesia Membaik Meski Perlahan
-
Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK
-
Kadin Indonesia: Resesi Akan Ciptakan Lebih Dari 5 Juta Pengangguran Baru
-
Kritik Menkeu, Tengku Disemprot: Negara yang Utang Kok Kamu yang Repot
-
National Logistic Ecosystem, Upaya Indonesia Perbaiki Daya Saing Logistik
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
Terkini
-
Ekonom: Tarif Impor AS Bisa Tekan Rupiah dan Picu Kenaikan Harga Dalam Negeri
-
Harga Bitcoin Anjlok ke Level Terburuk Februari Imbas Tarif Trump
-
7 Fakta Penting di Balik Proses Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
-
IHSG Menghijau 1,35% di Sesi I, 480 Saham Melesat
-
Pengendali Borong 4,49 Miliar Saham BUKA, Rogoh Kocek Rp674 Miliar
-
File APK Berkedok Undangan Kuras Rekening di Batang, Pakar: Nasabah Harus Lebih Awas
-
Viral Alumni LPDP Tolak Anak WNI, Purbaya: 20 Tahun Lagi Dia Nyesel!
-
Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan
-
Cara Tukar Uang Baru di PINTAR BI untuk THR Lebaran 2026, Ini Ketentuannya
-
Laporan Keuangan Bank Mandiri (BMRI) Awal Tahun 2026, Nilai Aset Naik Drastis