Suara.com - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan tetap.
Persetujuan disepakati pada saat rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Gedung DPR RU, Selasa (29/9/2020).
"Kami berterima kasih atas dukungam dari dewan perwakilan rakyat dalam memulihkan ekonomi Indonesia di 2021 kita akan terus melakukan langkah extraordinary untuk ekonomi 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya yang disiarkan secara virtual.
Dia mengatakan, semua yang disampaikan oleh fraksi partai beserta catatannya merupakan tantangan pemerintah.
Semua fraksi partai di DPR menilai pandemi covid-19 yang masih berlangsung membuat masa depan ekonomi tahun 2021 dipenuhi ketidakpastian.
Karenanya, pemerintah dan DPR harus memformulasikan APBN 2021 untuk menstimulasi dunia usaha agar cepat pulih serta kembali bangkit.
"Namun di lain sisi juga memberikan sinyalemen kehati-hatian, signal prudent atau kebijakan dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan APBN," ucap Sri Mulyani.
Berikut, asumsi dasar makroekonomi dalam APBN 2021:
- Pertumbuhan ekonomi 5 persen
- Inflasi 3 persen
- Nilai tukar Rp 14.600 per dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen
- Harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel
- Lifting minyak bumi 705.000 barel per hari (bph)
- Lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari
Sasaran indikator dan target pembangunan:
Baca Juga: Pakai Dana APBN 2021 Rp 18 T buat Vaksin Covid, Pemerintah Siapkan Perpres
- Tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen
- Tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen
- Rasio gini 0,377-0,379
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95
- Nilai Tukar Petani 102-104
- Nilai Tukar Nelayan 102-104
Sementara dari perincian pendapatan dan belanja negara, APBN tahun 2021 dirancang masih dengan skema defisit karena pendapatan lebih rendah daripada belanja. Berikut perinciannya:
- Pendapatan negara Rp 1.743,64 triliun
- Perpajakan Rp 1.444,54 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 298,20 triliun
- Belanja negara Rp 2.750,02 triliun
- Belanja pemerintah pusat Rp 1.954,54 triliun
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 795,47 triliun
- Defisit APBN Rp 1.006,37 triliun atau 5,7 persen dari PDB
- Pembiayaan utang Rp 1.177,35 triliun.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Gubernur BI Optimis Ekonomi Indonesia Membaik Meski Perlahan
-
Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK
-
Kadin Indonesia: Resesi Akan Ciptakan Lebih Dari 5 Juta Pengangguran Baru
-
Kritik Menkeu, Tengku Disemprot: Negara yang Utang Kok Kamu yang Repot
-
National Logistic Ecosystem, Upaya Indonesia Perbaiki Daya Saing Logistik
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari