Suara.com - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan tetap.
Persetujuan disepakati pada saat rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Gedung DPR RU, Selasa (29/9/2020).
"Kami berterima kasih atas dukungam dari dewan perwakilan rakyat dalam memulihkan ekonomi Indonesia di 2021 kita akan terus melakukan langkah extraordinary untuk ekonomi 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya yang disiarkan secara virtual.
Dia mengatakan, semua yang disampaikan oleh fraksi partai beserta catatannya merupakan tantangan pemerintah.
Semua fraksi partai di DPR menilai pandemi covid-19 yang masih berlangsung membuat masa depan ekonomi tahun 2021 dipenuhi ketidakpastian.
Karenanya, pemerintah dan DPR harus memformulasikan APBN 2021 untuk menstimulasi dunia usaha agar cepat pulih serta kembali bangkit.
"Namun di lain sisi juga memberikan sinyalemen kehati-hatian, signal prudent atau kebijakan dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan APBN," ucap Sri Mulyani.
Berikut, asumsi dasar makroekonomi dalam APBN 2021:
- Pertumbuhan ekonomi 5 persen
- Inflasi 3 persen
- Nilai tukar Rp 14.600 per dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen
- Harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel
- Lifting minyak bumi 705.000 barel per hari (bph)
- Lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari
Sasaran indikator dan target pembangunan:
Baca Juga: Pakai Dana APBN 2021 Rp 18 T buat Vaksin Covid, Pemerintah Siapkan Perpres
- Tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen
- Tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen
- Rasio gini 0,377-0,379
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95
- Nilai Tukar Petani 102-104
- Nilai Tukar Nelayan 102-104
Sementara dari perincian pendapatan dan belanja negara, APBN tahun 2021 dirancang masih dengan skema defisit karena pendapatan lebih rendah daripada belanja. Berikut perinciannya:
- Pendapatan negara Rp 1.743,64 triliun
- Perpajakan Rp 1.444,54 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 298,20 triliun
- Belanja negara Rp 2.750,02 triliun
- Belanja pemerintah pusat Rp 1.954,54 triliun
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 795,47 triliun
- Defisit APBN Rp 1.006,37 triliun atau 5,7 persen dari PDB
- Pembiayaan utang Rp 1.177,35 triliun.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Gubernur BI Optimis Ekonomi Indonesia Membaik Meski Perlahan
-
Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK
-
Kadin Indonesia: Resesi Akan Ciptakan Lebih Dari 5 Juta Pengangguran Baru
-
Kritik Menkeu, Tengku Disemprot: Negara yang Utang Kok Kamu yang Repot
-
National Logistic Ecosystem, Upaya Indonesia Perbaiki Daya Saing Logistik
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
Terkini
-
Pemerintah Bidik Gig Economy Jadi Mesin Ketiga Pendorong Ekonomi Nasional
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Jelang Akhir Tahun, BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun
-
Menko Airlangga Puja-puji AI, Bisa Buka Lapangan Kerja
-
Hans Patuwo Resmi Jabat CEO GOTO
-
Airlangga Siapkan KUR Rp10 Triliun Biayai Proyek Gig Economy
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Pabrik VinFast Subang Digeruduk Massa Sehari Usai Diresmikan, Minta 'Jatah' Lokal
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Investor ADRO Dapat Jatah Dividen Rp 4 Triliun, Kapan Mulai Cair?