Suara.com - GlobalMarkets menobatkan Indonesia sebagai "Best Public Debt Office/Sovereign Debt Management Office in East Asia Pacific” tahun 2020 atau peminjam berdaulat terbaik dalam merespons pandemi Covid-19 di Asia Pasifik Timur lewat manajemen utang di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan.
GlobalMarkets merupakan surat kabar yang diterbitkan pada pertemuan tahunan IMF-World Bank, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Bank Pembangunan Asia, Bank Investasi Infrastruktur Asia, dan Bank Pembangunan Inter-Amerika.
"Pencapaian ini tidak mungkin berhasil tanpa bimbingan Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani. Saya dedikasikan penghargaan ini kepada tim di DJPPR Kemenkeu untuk kerja keras dan dedikasi mereka," kata Direktur Jenderal PPR Luky Alfirman mengutip global capital di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
"Ini penghargaan yang luar biasa terutama dalam waktu yang unprecedented dan penuh tantangan tahun ini. Penghargaan ini merupakan saksi bahwa kita sudah di jalur yang tepat. Namun bagaimanapun, perjalanan kita untuk berupaya menjadi lebih baik tidak akan pernah berhenti. Penghargaan ini akan menjadi pengingat dan motivasi bahwa kita bisa, dan harus menjadi lebih baik tahun depan dan tiap tahun berikutnya," Luky menambahkan.
Indonesia berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam memperoleh pembiayaan, baik pembiayaan konvensional seperti contoh penerbitan di masa awal Covid-19 April lalu sebesar 4,3 miliar dolar AS pembiayaan hijau untuk lingkungan hidup berbasis Syariah seperti Sukuk Hijau senilai 2,5 miliar dolar AS pada Juni lalu, dan bahkan pembiayaan dari pasar Jepang yang investornya terkenal sangat rigid dan hati-hati di tahun 2018 dengan penerbitan Samurai Bond senilai 100 miliar Yen atau 943 juta dolar AS.
Indonesia telah lama dipandang sebagai salah satu peminjam berdaulat paling cerdas di Asia disamping Filipina dan Cina.
Tim pengelola utang Indonesia juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan burden sharing dan membeli USD40 miliar surat utang pemerintah sebagai last resource dengan suku bunga efektif 0 persen.
Berita Terkait
-
Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer
-
Kekayaan Jokowi dan Sri Mulyani yang Namanya Muncul di Epstein Files
-
Tiba-tiba Purbaya Singgung Demo Besar dan Penjarahan Rumah Sri Mulyani
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih