Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa, dukungan modal swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia.
“Pemulihan tidak hanya bergantung pada dukungan fiskal atau moneter, tetapi juga didukung oleh modal swasta yang memiliki kepercayaan terhadap kerangka kebijakan perekonomian Indonesia,” kata Menkeu dalam The 8th US-Indonesia Investment Virtual Summit 2020 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (8/12/2020).
Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan penerbitan UU Cipta Kerja yang didalamnya membahas investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan hingga reformasi perpajakan.
“Di bidang perpajakan, kami telah meluncurkan banyak kebijakan di berbagai area yang juga dalam kemampuan kami untuk menarik lebih banyak modal sehingga mereka dapat berinvestasi dalam aktivitas produktif,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat mereka yang berdomisili di Indonesia atau menjadi wajib pajak luar negeri.
“Semua perubahan dari rezim pajak global menjadi rezim teritorial akan memberikan kemampuan bagi individu maupun perusahaan untuk menentukan,” ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga akan meningkatkan kepastian tentang perpajakan digital yang hingga saat ini masih terus dibahas dalam forum G-20.
“Pemerintah Indonesia akan terus menyusun dan melaksanakan kebijakan agar dapat meningkatkan kemudahan berusaha. Ini tidak hanya untuk modal asing, tetapi paling penting untuk modal dalam negeri sendiri sehingga bisa produktif dan menciptakan lapangan kerja karena langkah tersebut sangat penting bagi Indonesia,” kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pihaknya siap untuk mendesain kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Vaksin dan Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Obat Pemulihan Ekonomi
Rebound yang terjadi di kuartal III-2020 menjadi tanda pemulihan ekonomi Indonesia. Sejumlah instrumen kebijakan, baik fiskal dan moneter, diharapkan terus dijalankan untuk melanjutkan rebound ini menjadi pemulihan yang solid dan berkelanjutan.
“Kami siap menggunakan instrumen fiskal, kita bekerja sama dengan otoritas moneter, kementerian lainnya, dan pemerintah daerah agar kita dapat menciptakan lingkungan yang tepat untuk berinvestasi sehingga kita dapat pulih sepenuhnya dengan seluruh kekuatan yang turut berpartisipasi dalam pemulihan ini,” kata dia.
Menkeu berharap American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dapat menjadi mitra dalam pemulihan ekonomi dengan berinvestasi di Indonesia.
“Sebagai salah satu ekonomi dan populasi terbesar di dunia, Indonesia tentunya adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
OJK Lirik Pekerja Informal untuk Masuk Dana Pensiun
-
Daftar Jadwal Bank Beroperasi saat Tahun Baru 2026
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV