Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk mengantarkan bantuan sosial tunai (BST) ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Depok, Jawa Barat.
Salah satu KPM yang menerima layanan antar langsung BST ke rumah adalah Sampan Rahmat yang diwakili oleh istri Yatinem. Pekerjaannya adalah kuli bangunan berusia 55 tahun. Dia beralamat di Jalan Haji Marjiyah RT 03 RW 08 Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok. Selain Sampan, KPM lainnya yang menerima layanan serupa adalah Ade Suryati.
Kepala Kantor Pos Kota Depok, Cecep Pribadi Usman menjelaskan, layanan antar langsung ke rumah penerima, untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat di Kantor Pos. Mengingat, saat ini, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
"Kami menginisiasi penyaluran BST itu dengan zona RW atau mendekatkan kepada penerima manfaat, agar tidak ada kerumuman di Kantor Pos maupun di lokasi komunitas," ujar Cecep dalam keterangannya pada Minggu, (16/5/2021).
Berdasarkan data Kemensos, terdapat tiga gelombang, yakni pada Maret-April sebanyak 98.934 KPM dengan bayar 8-18 April, masa bayar batas 30 hari 7 Mei closing, cara mengeceknya yakni dengan mendatangi ke RW dan tempat bayar di Kantor pos.
Gelombang dua, diterima oleh 35.315 KPM dengan masa bayar 23 April sampai 3 Mei sisanya di kantor pos closing 22. Gelombang tiga, terdapat 1 KPM tambahan 134.250 tersalurkan. Hingga Minggu 9 Mei ada 127 tersalurkan jadi 95.19 persen sisa 6.462 KPM atau 4.18 persen.
Saat ini, masih ada sisa-sisa pembayaran namun terus dilakukan pembayaran dengan pola pendekatan yang lebih kecil. Bahkan, bebera waktu lalu ada kunjungan staf Kepresidenan dan Kementerian PMK.
"Sisa-sisa pembayaran terus dilakukan bagi para KPM dengan pendekatan yang lebih kecil. Sebagai wujud transparansi dalam penyaluran ditinjau staf kepresidenan, kantor PMK dan kami berbincang-bincang, " katanya.
Dari sekian KPM BST, kata Cecep, yang disalurkan melalui Kantor Pos selain dari warga miskin juga ada dari para penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
Baca Juga: Ribuan Keluarga di Bogor Rasakan Manfaat BST dari Kemensos
"Berdasarkan data kami, selain warga miskin juga ada penyandang disabilitas dan lansia, tapi yang tahu persis kondisi warga RT dan RW setempat, " tandasnya.
Berita Terkait
-
Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil
-
PNS, Polisi dan Karyawan BUMN di Tegal Masuk Daftar Penerima Bansos
-
Pemda Perbaharui Jutaan Data, Kemensos Lanjutkan Bantuan Pangan Non Tunai
-
Kemensos: Tiap Penerima Bantuan harus Masuk DKTS dan Sesuai dengan NIK
-
Mekanisme Penyaluran Bansos Tepat Sasaran dengan Satelit
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang