Suara.com - Memiliki dua anak yang masih memerlukan biaya sekolah, sementara pendapatan pas-pasan, membuat Saidah (49), warga Kampung Pasirwangi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) tak memiliki banyak pilihan. Dia hanya bisa mengandalkan duit dari program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya.
Namun, dia enggan program besutan Kemensos itu hanya membuat dirinya terlena. Saidah lantas memutar otak bagaimana agar duit tersebut bisa digunakannya untuk sesuatu yang produktif, sehingga bisa memberikan nilai tambah baginya. Sampai pada akhirnya terpikirlah untuk berjualan sayuran.
Awalnya, dia hanya menjajakan dagangannya menggunakan gerobak dengan berkeliling. Suara khas Saidah menjadi satu-satunya andalan untuk memanggil para pelanggannya yang hendak berbelanja.
Seiring berjalannya waktu, teknologi kian canggih. Saidah tak mau ketinggalan. Dia memberitahukan kepada para pelanggannya bisa memesan lewat handphone baik itu secara chat maupun telepon.
Dengan begitu, para pelanggannya tak perlu mengantre lama-lama, sebab bahan yang dipesan akan disiapkan. Sehingga, ketika pelanggan datang, barang sudah siap diangkut.
"Dengan begitu, dagangan cepat habis, sekitar pukul 08.00 sayuran sudah habis terjual," ucap wanita paruh baya itu.
Rata-rata omset yang diraupnya mencapai Rp400-500 ribu per hari. Omset sebanyak itu terbilang cukup lumayan. Atas dasar itu, Saidah pun memutuskan untuk tidak lagi menerima PKH dari Kemensos.
"Ada orang lain yang lebih berhak untuk menerima manfaat PKH," ucapnya.
Sementara itu, Pendamping PKH, Iis menjelaskan, Saidah telah menerima PKH Kemensos sejak 2009. Saidah terhitung tidak lagi menjadi penerima PKH sejak Januari 2021, karena usaha sayurnya berkembang pesat.
Baca Juga: Penerima BST Kemensos Wafat? Ahli Waris Boleh Cairkan, Ini 5 Syaratnya
Iis mengaku bersyukur karena program ini banyak memberikan manfaat dan mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, dia akan terus mendorong agar para penerima manfaat PKH bisa lebih mandiri.
"Kami akan terus mendorong setiap KPM agar bisa mandiri serta modul pendampingan diberikan secara konsisten dan penuh ketelatenan," pungkas Iis.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Butuh Waktu 6 Tahun untuk Angkat Derajat Masyarakat Miskin
-
Sri Mulyani Klaim Bansos Selamatkan RI dari Masyarakat Miskin Baru
-
Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
-
WHO Sebut Lockdown Membuat Masyarakat Miskin Jadi Jauh Lebih Miskin
-
Pembatasan Ganjil Genap Sepeda Motor Berdampak pada Masyarakat Miskin
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya